EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemkot Makassar tidak akan lagi membeli mobil dinas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin ingin mengefisienkan anggaran.
Namun, efisiensi anggaran itu bukan berarti para pejabat atau pimpinan SKPD tidak akan mendapatkan kendaraan dinas (randis). Rupanya, Pemkot Makassar akan bertransformasi dari randis berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.
Bukan hanya untuk efisiensi anggaran, menurut Munafri, kebijakan tersebut juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil di Makassar.
Pemkot Makassar berencana menghadirkan 50 unit kendaraan listrik di tahap awal. Randis tersebut buat para kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia,”tegas Munafri Arifuddin, Selasa (26/8/2025).
“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,”imbuh wali kota yang juga akrab disapa Appi itu.
Hadirkan Bus Listrik
Selain mobil dinas, Pemkot Makassar juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan berfungsi sebagai armada transportasi publik perkotaan. Anggarannya melalui APBD perubahan 2025 dan APBD pokok 2026.
“Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,”jelas Appi.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Pemkot Makassar pun tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan bisnis Transportation.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri menyampaikan, melalui skema sewa pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan.
Antara lain, potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,”ujar Syamsul. (*)