EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAKASSAR — Penanganan sampah, terutama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang menjadi salah satu fokus perhatian Pemkot Makassar. Hal itu berkaitan upaya pembangunan lingkungan berkelanjutan.
Di hadapan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno saat berkunjung ke Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menuturkan, TPA Antang saat ini menampung timbunan sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan luas area sekitar 19 hektare dan ketinggian mencapai 16–17 meter.
“Risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena itu, kami sedang mencari teknologi yang tepat agar persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas,” tutur Munafri.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar tengah melakukan sejumlah upaya penanganan persampahan. Termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemanfaatan bank sampah, hingga mendorong partisipasi aktif masyarakat.
“TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali. Dengan adanya bank sampah, kita coba kelola lebih maksimal agar sampah bisa dipilah dan diolah sejak dari rumah tangga,” ujarnya.
Munafri juga mengungkapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, bahkan partai politik untuk ikut terjun langsung membina warga di tingkat RT.
“Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina. Jadi semua pihak bisa berkolaborasi menangani persoalan sampah,”jelasnya.
Pemkot Makassar juga tengah menunggu kepastian pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
“Kami tidak menolak pembangunan PSEL, malah konsentrasi penuh agar bisa segera terwujud. Kami berharap pengolahan sampah berjalan lancar sehingga hanya residu yang masuk ke TPA,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menegaskan, pemerintah pusat tengah menyiapkan solusi strategis untuk mengatasi persoalan persampahan di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang tengah diformulasikan adalah pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton sampah per hari.
Setiap incinerator minimal harus mengolah 1.000 ton sampah per hari. Kalau ada daerah yang kapasitasnya kecil, akan digabungkan dengan wilayah lain agar tetap memenuhi standar.
Sampah yang masuk ke incinerator akan dibakar, menghasilkan uap, lalu diolah menjadi listrik yang langsung diserap oleh PLN.
“Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah. Daerah yang TPA-nya sudah penuh mau tidak mau harus mencari alternatif, bahkan ada yang menyewa lahan sementara,” ujarnya.
“Nantinya listrik hasil pembakaran ini akan dibeli oleh PLN dengan skema yang tidak memberatkan baik PLN maupun pengusaha,” kata Eddy.
Eddy menerangkan, pembangunan 33 incinerator ini merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat penyelesaian persoalan sampah yang sudah menumpuk di banyak kota besar.
“Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (*)