EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Review Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai (WS) Palu–Lariang yang digelar secara hybrid oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), Senin, 29 September 2025.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, hadir secara virtual mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Ia menekankan pentingnya revisi Rencana Pengelolaan SDA WS Palu–Lariang, mengingat dinamika perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS), alih fungsi lahan, serta meningkatnya kebutuhan air lintas sektor.
“Jumlah DAS di wilayah ini meningkat dari 52 menjadi 179, sehingga diperlukan pola pengelolaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis data. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan,” ujar Arjanto.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam rapat antara lain alih fungsi lahan menuju permukiman, menurunnya luasan pertanian produktif, dominasi wilayah kritis, meningkatnya kebutuhan air baku, serta pentingnya sinkronisasi antarinstansi dalam penyusunan rencana pembangunan.
Selain itu, pembaruan pola juga didorong oleh dampak bencana alam gempa, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018 di Palu yang mengubah kondisi ruang dan sistem pengelolaan air di kawasan DAS. Wilayah ini juga telah masuk dalam Kebijakan Satu Peta, dengan 75 dari 315 DAS telah terpetakan secara nasional.
WS Palu–Lariang sendiri memiliki luas 14.506,17 km² dan mencakup lintas provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Sulawesi Selatan. Potensi air permukaan tercatat 4.361,6 juta m³/tahun, sementara air tanah 0,12 juta m³/tahun. Meski demikian, kebutuhan air baku diproyeksikan melonjak hingga 3.205 liter/detik pada tahun 2035, jauh melampaui ketersediaan saat ini sebesar 1.285 liter/detik.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa keikutsertaan Sulbar dalam forum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan wilayah berbasis SDA.
“Ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun infrastruktur, meningkatkan konektivitas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.
Revisi pola pengelolaan SDA WS Palu–Lariang juga merujuk pada amanat Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Nasional SDA, di mana WS Palu–Lariang masuk sebagai salah satu DAS prioritas nasional. (Rls)