EKSPOSSULBAR.CO.ID, PASANGKAYU — Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pertemuan terbuka antara masyarakat Kecamatan Baras dengan pihak PT. Palma Sumber Lestari, menyusul adanya dinamika di lapangan terkait isu dugaan pencemaran lingkungan, mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal, serta pemanfaatan lahan standar land application.
Langkah tersebut diambil guna mencegah munculnya kesalahpahaman yang dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam pantauan di lapangan, masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Baras menunjukkan kekhawatiran terhadap aktivitas operasional perusahaan yang dinilai berdampak pada lingkungan sekitar. Seorang warga bernama Rahman menyampaikan bahwa warga berharap pemerintah dapat hadir untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai aturan.
“Kami tidak menolak investasi, tapi kami ingin kejelasan. Kalau memang tidak ada pencemaran, buktikan dengan uji lapangan yang terbuka. Kami ingin duduk bersama, biar semuanya jelas dan tidak menimbulkan salah paham,” ujarnya dengan nada tegas.
Senada dengan itu, Sukmawati, salah satu tokoh perempuan setempat, menuturkan bahwa warga juga menyoroti mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal yang dianggap belum merata.
“Banyak anak muda di sini yang punya kemampuan, tapi belum dilibatkan. Kami ingin perusahaan lebih terbuka dan memberikan peluang kerja bagi warga sekitar,” ungkapnya.
Sementara itu, Ardiansyah, tokoh pemuda dari Desa Kasano, berharap agar situasi di lapangan tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami ingin suasana tetap aman. Jangan ada provokasi. Yang penting semua pihak duduk bersama dan pemerintah memfasilitasi dengan adil,” tuturnya.
Perwakilan PT. Palma Sumber Lestari yang hadir dalam pertemuan awal menyampaikan kesiapan perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami terbuka terhadap semua masukan dan siap mengikuti mekanisme yang ditentukan pemerintah. Prinsip kami adalah bekerja sesuai peraturan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat,” kata perwakilan perusahaan itu secara singkat.
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan forum resmi untuk mempertemukan seluruh unsur, baik masyarakat, pemerintah desa, maupun perusahaan.
“Kami akan memfasilitasi pertemuan terbuka agar semua pihak dapat menyampaikan pandangan secara langsung. Pemerintah menjamin proses ini berjalan transparan dan berkeadilan,” ujar perwakilan pemerintah dengan tegas.
Pemkab juga menegaskan bahwa langkah koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, akan segera dilakukan guna memastikan seluruh dugaan dapat diuji secara ilmiah dan tidak menimbulkan spekulasi liar.
Beberapa warga berharap agar forum yang difasilitasi pemerintah tidak hanya sebatas pertemuan, tetapi menghasilkan kesepakatan konkret.
“Kami ingin ada tindak lanjut nyata, jangan berhenti di rapat saja. Kalau memang ada pelanggaran, harus ada perbaikan. Tapi kalau perusahaan benar, kami juga siap menerima,” ujar Herman, warga lainnya.
Situasi di Kecamatan Baras saat ini terpantau cukup tenang namun penuh kewaspadaan, mengingat sebagian masyarakat masih menunggu kepastian dari pihak pemerintah terkait jadwal pertemuan lanjutan. Aparat keamanan juga terus melakukan langkah preventif guna mencegah munculnya potensi gesekan sosial.
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menutup dengan imbauan agar seluruh pihak menahan diri dan menjaga stabilitas daerah.
“Semua persoalan akan diselesaikan dengan kepala dingin dan mekanisme yang sah. Mari kita jaga kedamaian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutup perwakilan pemerintah. (hps)