EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029, Selasa, 26 Agustus 2023 pukul 14.00 WITA.
Kegiatan berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, dengan melibatkan peserta dari berbagai perangkat daerah baik secara luring maupun daring.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Dalam sambutannya, Darwis menekankan bahwa penyusunan RPJMD adalah proses yang kompleks dan menantang, namun patut diapresiasi karena telah sampai pada tahap evaluasi akhir.
“Dokumen perencanaan harus disesuaikan dengan dinamika perubahan, isu strategis, serta visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan kabupaten tetap sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional,” ujar Darwis.
Evaluasi ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Penelaahan dilakukan secara menyeluruh untuk menilai keselarasan RPJMD Kabupaten Mamuju dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, termasuk RPJMD Provinsi Sulbar dan RPJMN.
Asisten I Setda Kabupaten Mamuju, St. Manuara, turut hadir secara langsung dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Ia berharap hasil evaluasi dapat memberikan arahan dalam mempercepat penyelesaian dokumen.
“Kami menyadari adanya kendala teknis di lapangan yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Melalui forum ini, kami berharap mendapatkan solusi konkret dan bimbingan dari Bapperida Provinsi,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju, Budianto Muin, memaparkan isi Rancangan Akhir RPJMD yang disusun dengan mengacu pada RPJPN, RPJMD Provinsi Sulbar, serta RTRW Provinsi dan Kabupaten. Dokumen tersebut memuat gambaran umum daerah, visi-misi Bupati Mamuju, serta program prioritas pembangunan.
Pada sesi evaluasi, berbagai masukan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Kepala Bidang PPEPD, serta para pejabat fungsional perencana. Salah satu catatan penting yang mengemuka adalah ketidaksesuaian dalam perumusan Misi 3 yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ditemukan bahwa belum ada konsistensi yang cukup antara misi, tujuan, dan sasarannya.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya evaluasi ini sebagai upaya penguatan integrasi kebijakan pembangunan antar level pemerintahan.
“Proses evaluasi ini menjadi wujud konkret sinergi lintas pemerintahan. Diharapkan hasilnya dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Junda.
Rapat dihadiri langsung oleh jajaran Bapperida Sulbar, pejabat fungsional, peneliti, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sementara peserta dari perangkat daerah Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju turut bergabung secara virtual.
Rangkaian kegiatan evaluasi ini ditutup secara resmi oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, menandai berakhirnya salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029. (rls/*)