EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memimpin Rapat Asistensi percapatan pendaftaran investor pembangunan Satuan pemenuhan pelayanan Gizi (SPPG) di Daerah terpencil di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lt. 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 29 Oktober 2025.
Dalam pertemuan itu turut hadir Wakil Bupati Se-Sulbar, perwakilan SPPG dan jajaran Pemprov Sulbar. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
“Kegiatan koordinasi Satgas MBG dilaksanakan untuk melakukan asistensi terkait kesiapan daerah dalam pelaksanaan SPPG di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh empat Wakil Bupati, dengan dua kabupaten yang tidak dapat hadir,” kata Amujib.
Ia mengatakan dari hasil asistensi, hampir seluruh daerah mengajukan permintaan penambahan titik pelaksanaan MBG, baik dari Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Majene, maupun Mamuju.
“Satgas koordinasi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri akan memasukkan seluruh hasil asistensi ini ke dalam sistem, karena menjadi atensi khusus pemerintah pusat. Terdapat beberapa isu krusial, khususnya di Kabupaten Mamasa, yang menyoroti kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan,” ungkapnya.
Saat ini, layanan hanya mencakup 100 penerima, padahal berdasarkan ketentuan, 50 penerima sudah dapat membentuk satu SPPG. Kekhawatiran muncul terkait keberlangsungan layanan tersebut ke depan.
Beberapa usulan daerah yang muncul antara lain seperti Kabupaten Majene mengusulkan agar pelaksanaan dapat dilakukan di sekolah, Kabupaten Mamasa mengusulkan agar pelaksanaan dapat dilakukan di tingkat desa.
Dari sisi investor dan pelaku usaha pengolahan pangan, saat ini di Mamasa belum tersedia pihak yang siap berinvestasi, mengingat kondisi daerah. Namun, di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene, investor dan pelaku usaha sudah ada.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan beberapa atensi penting, yaitu:
- Pembangunan SPPG tidak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat di setiap titik pelaksanaan.
- Perlu adanya perhatian terhadap alokasi anggaran, karena meskipun fungsi koordinasi berada di tingkat provinsi dan kabupaten, proses pengawasan juga memerlukan dukungan pendanaan yang memadai.
- Rantai pasok juga perlu dijaga agar pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.(rls)