Terkait alokasi Rp300 miliar tersebut, masing-masing kabupaten akan menerima Rp50 miliar. Namun, realisasi anggaran ini tetap bergantung pada kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kalau transfer pusat normal, program ini jalan. Kalau tidak, visi kita juga ikut terganggu,” tambah mantan Bupati Mamuju itu.
Gubernur juga menyoroti ketergantungan fiskal Sulbar terhadap pusat, di mana 72 persen APBD masih berasal dari dana transfer, sementara PAD baru berkontribusi 27 persen.
Dalam Musrenbang ini, pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting menjadi agenda prioritas. Saat ini, angka kemiskinan di Sulbar mencapai 10,71 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Gubernur menargetkan penurunan satu persen per tahun, yang akan didukung melalui gerakan terpadu di bawah koordinasi Wakil Gubernur.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, turut menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil reses untuk diselaraskan dalam dokumen perencanaan.
Sementara itu, para bupati memaparkan program prioritas masing-masing kabupaten, mendukung visi Pemprov “Sulbar Maju dan Sejahtera”. (rls/*)
