“Masih ada sejumlah aset tanah yang perlu kita telusuri dan sertifikatkan. Dengan dukungan BPN Mamuju serta koordinasi lintas OPD, kami optimis penataan aset Pemprov Sulbar bisa semakin tertib dan terjamin legalitasnya,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pengelolaan aset merupakan prioritas penting pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh aset daerah, khususnya tanah, memiliki legalitas yang jelas dan tercatat secara sah. Hal ini penting bukan hanya untuk tertib administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya koordinasi lintas instansi ini, diharapkan pengamanan dan penataan aset milik daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sulbar. (Rls)
