EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggandeng 17 perusahaan swasta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di 17 desa dan kelurahan. Pendanaan program ini menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sedekah dari perusahaan.
Program ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulawesi Barat dengan mitra swasta di wilayah provinsi. Kegiatan digelar di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (16/10/2025).
Kesepakatan tersebut mengatur program CSR pencegahan dan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem terpadu di Sulawesi Barat untuk periode 2025–2030.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengatakan program ini istimewa karena partisipasi swasta langsung mendukung kegiatan di lapangan.
“Kegiatan ini adalah istimewa kita melibatkan partisipasi swasta di dalam penanganan miskin ekstrim dan stunting,” ujar SDK.
Setiap tahun, direncanakan ada 17 desa baru yang akan diintervensi. Program ini dijalankan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulbar dan mitra swasta.
Isi MoU mencakup tiga fokus utama: pengurangan beban masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan.
Pengurangan beban masyarakat meliputi bantuan sosial, beasiswa pendidikan, perlengkapan sekolah, bantuan listrik hemat, dan pasar murah.
Peningkatan pendapatan dilakukan melalui bantuan usaha ekonomi produktif, dukungan benih perikanan, peternakan, perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan program padat karya.
Penurunan kantong kemiskinan mencakup pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase, jalan rabat beton, dan usaha tani.
Program ini menyasar 445 kepala keluarga kategori miskin ekstrem dan 19.664 individu kategori miskin (desil 1–4). Selain itu, terdapat 186 rumah tidak layak huni, 82 keluarga menerima jamban, 70 KK mendapat bantuan listrik hemat, dan 215 mendapatkan bantuan sanitasi serta air bersih.
