Bangun Sinergi, Hindari Tumpang Tindih: BPKPD Sulbar Hadiri Rakor Penyesuaian Rencana Program 2026 Bersama Gubernur Sulbar

MAMUJU – Dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras, efisien, dan tepat sasaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri Rapat Koordinasi Penyesuaian Rencana Program Kegiatan Tahun 2026, yang digelar di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, Rabu (29/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), serta BPKPD Sulbar.

Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar.

BACA JUGA:  Gerakan Cinta Posyandu, TP PKK-Diskes Sulbar Perkuat Kolaborasi di Posyandu Buntubuda

Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor dalam penyusunan program kegiatan tahun 2026 agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal tanpa adanya tumpang tindih program antar-OPD. Ia menegaskan, setiap rencana kerja harus berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD menjadi hal mutlak agar tidak ada lagi program yang berjalan tumpang tindih atau tidak tepat sasaran,” tegas Suhardi Duka.

BACA JUGA:  Perkuat Kolaborasi Zakat Nasional, Wagub Sulbar Mantapkan Langkah Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Sementara, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menegaskan keterlibatan BPKPD dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara prioritas pembangunan dan kapasitas keuangan daerah.