Dalam sambutannya, Karolog Polda Sulbar menekankan pentingnya sinergi antara fungsi logistik dan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan sesuai prinsip Presisi. Ia juga menyoroti urgensi Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN yang tertib, peningkatan pengamanan aset negara dan penerimaan hibah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Laporan keuangan yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi cerminan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Kombes Pol. Wahyu. “Sinergi antar fungsi dan pemahaman regulasi menjadi kunci utamanya,” tambahnya.
Karolog juga menyampaikan kebanggaan atas capaian Polda Sulbar yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 11 tahun berturut-turut.
Prestasi ini, menurutnya, merupakan hasil kerja keras seluruh personel. Ia berharap agar kegiatan ini dapat semakin meningkatkan pemahaman para operator dalam menyajikan data yang valid dan tepat waktu, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas nasional Asta Cita.
Dengan demikian, Polda Sulbar terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (hps)
