“SP2D Online memerlukan dokumen yang rapi, akurat, dan sesuai standar sistem. Jika sebelumnya masih bisa dilakukan pembetulan manual, maka di sistem ini proses validasi menjadi otomatis dan lebih ketat. Oleh karena itu, kami berharap seluruh OPD menyiapkan template gaji dengan benar, agar pencairan tidak tertunda,” tegasnya.
Selain itu, hadir pula Azis dari Tim IT BPKPD Sulbar yang memberikan pendampingan teknis, serta Taufan dari Dinas Kominfo Sulbar sebagai mitra pengembang Aplikasi Sipamandar, yang turut mendukung integrasi dan pengembangan sistem.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mendukung kebijakan digitalisasi keuangan.
“Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang perubahan budaya kerja menuju tata kelola yang transparan, cepat, dan akuntabel. SP2D Online menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem pelayanan publik yang adaptif dan responsif,” jelasnya.
Implementasi SP2D Online selaras dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, serta membangun SDM yang unggul dan berkarakter.
Melalui rapat ini, BPKPD Sulbar berharap seluruh OPD dapat bersinergi dan segera menyesuaikan proses administrasi gaji dengan sistem SP2D Online, demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang modern, efisien, dan terpercaya. (Rls)
