Hadiri Rakor TPID dan TP2DD, Inspektorat Siap Kawal Efektivitas Kebijakan Pengendalian Inflasi di Sulbar
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Sab, 30 Agu 2025
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Inspektur Daerah Prov. Sulbar, M. Natsir didampingi inspektur pembantu Wilayah Khusus, Khairani dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Sulbar, Jumat 29 Agustus 2025 di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Kepala BPS Sulawesi Barat, Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulbar yang tergabung dalam TPID dan TP2DD.
Rakor dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Farid Wajdi bersama Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar, Moh. Romadhon.
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat komitmen bersama dalam percepatan transformasi ekonomi. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan, stabilisasi harga, serta penguatan digitalisasi keuangan daerah.
Rakor ini juga menjadi wujud komitmen dukungan pada Visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, dengan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah sinergi antarperangkat daerah dalam merumuskan langkah strategis guna mengantisipasi potensi inflasi dan mempercepat implementasi transaksi keuangan digital di lingkup pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan bahwa inflasi Sulbar diproyeksikan tetap di bawah 3,5 persen hingga akhir tahun. Selain itu, capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulbar dinilai menggembirakan, meski pemanfaatan kanal digital seperti QRIS dan mobile banking masih terbatas, terutama untuk pembayaran pajak dan retribusi.
- Penulis: Ekspos Sulbar
