EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju – Menyikapi rencana penurunan alokasi fiskal dari pemerintah pusat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengambil peran sentral dalam mendukung perumusan strategi perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 15 Oktober 2025.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk membahas dampak pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, yang diproyeksikan memangkas APBD Sulbar hingga Rp330 miliar. Dalam situasi fiskal yang menantang ini, Bapperida berperan memastikan arah kebijakan pembangunan tetap fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Peran perencanaan menjadi semakin krusial dalam situasi saat ini. Kami di Bapperida akan memastikan anggaran yang terbatas ini teralokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Junda Maulana usai rakor.
Ia menegaskan, Bapperida Sulbar akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan memastikan keselarasan program antara provinsi dan kabupaten. Upaya ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta mengoptimalkan hasil pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
