DKP Sulbar Ikuti Rakortekrenbang 2026, Sinkronkan Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Daerah dengan Kebijakan Nasional

MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, pada Jumat (27/2/2026) pukul 14.03 WITA hingga selesai, bertempat di Aula DKP Sulbar. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kelautan dan perikanan daerah dengan kebijakan nasional.

Pelaksanaan Rakortekrenbang ini juga sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, melalui misi PANCADAYA, khususnya pada poin kelima yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas”. Forum ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan transparan, terukur, serta berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Rapat dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.3/1628/Bangda tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2026. Forum ini menghadirkan pemateri dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Prita Aulia Novita, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Septiyan.

Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM memimpin langsung jajaran Kepala Bidang dan Kepala UPTD dalam mengikuti rapat tersebut, dengan pendampingan dari Bapperida Sulbar, Fahrul.

Sinkronisasi Target Nasional dan Daerah

Dalam paparannya, perwakilan Bappenas menyampaikan bahwa target nasional produksi perikanan budidaya mencapai 2.410.000 juta ton. Target ambisius ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah, termasuk Sulawesi Barat, untuk meningkatkan kontribusi sektor budidaya secara terukur dan berkelanjutan.

Pada Desk Urusan Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah diminta menyiapkan data komprehensif meliputi:

– Capaian Tahun 2025 beserta anggaran
– Target Tahun 2026 beserta anggaran
– Target Tahun 2027 sesuai Renstra beserta anggaran

Indikator yang dibahas mencakup:

– Produksi Perikanan Budidaya
– Penyediaan sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar lintas kabupaten/kota
– Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar lintas kabupaten/kota
– Kepatuhan Pelaku Usaha
– Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan
– Pengawasan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan hingga 12 mil sesuai kewenangan provinsi

Fokus Budidaya: