Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Wapres: Umumkan Kalau Pemda Tidak Mampu Bayar THR

Wapres: Umumkan Kalau Pemda Tidak Mampu Bayar THR

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 8 Jun 2018
  • comment 0 komentar

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah untuk mengumumkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) di pemda yang tidak mampu menyediakan anggaran tunjangan hari raya (THR).

“Tentu (daerah) harus mengusahakan itu. Kalau memang tidak bisa, ya coba disampaikan kepada pegawai bahwa pemda tidak sanggup,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/6).

Wapres menegaskan Pemerintah Pusat sudah memberikan dana alokasi umum (DAU) kepada daerah, yang salah satunya digunakan untuk membayar gaji kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNS pemda.

“Pusat sudah mengalokasikan dana (DAU); jangan lupa bahwa alokasi untuk pemda itu sudah lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L),” tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS, TNI, Polri, tunjangan yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.

Bagi bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD, nilai THR meliputi gaji pokok atau uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua Menteri akan Hadir Pada Acara Kick Off HKSN 2024 di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak

    Dua Menteri akan Hadir Pada Acara Kick Off HKSN 2024 di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak

    • calendar_month Sel, 17 Des 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 53
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID (BANTEN) – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau […]

  • Ridwan Kamil: 3.500 Warga Miskin Berkurang Per Minggu di Jabar

    Ridwan Kamil: 3.500 Warga Miskin Berkurang Per Minggu di Jabar

    • calendar_month Sel, 1 Agu 2023
    • account_circle
    • visibility 46
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jumlah kemisikinan di Jabar dalam setahun terakhir turun 182 ribu orang. Dalam kesempatan Tepas (Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat) Edisi 20 dengan tema ‘Lima Tahun Pembangunan Jabar Juara’, Ridwan Kamil menuturkan kini 182 ribu warga Jabar sudah tidak lagi berstatus miskin. “Kemiskinan di Jabar setahun terakhir […]

  • Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

    Presiden: Perdagangan Manusia Harus Diberantas Tuntas

    • calendar_month Sen, 8 Mei 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 63
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. “Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” […]

  • Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2023 Tertinggi Nasional

    Indeks Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2023 Tertinggi Nasional

    • calendar_month Jum, 16 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 52
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2023 tertinggi secara nasional dengan nilai 84,43 poin. IKIP Jabar 2023 naik 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin. Hal ini menggambarkan ketaatan badan publik di Jabar merupakan yang terbaik dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur UU Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga menandakan akses […]

  • BPKPD Sulbar Tekankan Peran Vital UPTD PPRD dalam Meningkatkan PAD

    BPKPD Sulbar Tekankan Peran Vital UPTD PPRD dalam Meningkatkan PAD

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 140
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan peran vital Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) sebagai garda terdepan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pemerintahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Hal tersebut disampaikan Kepala BPKPD […]

  • Ma’silambi Dinkes Sulbar Lolos Seleksi Administrasi KIPP 2025: Inovasi Lintas Sektor untuk Atasi Stunting

    Ma’silambi Dinkes Sulbar Lolos Seleksi Administrasi KIPP 2025: Inovasi Lintas Sektor untuk Atasi Stunting

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 78
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. Sebanyak delapan inovasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan melaju ke tahap penilaian berikutnya di tingkat nasional. Kedelapan inovasi tersebut adalah: Salah satu inovasi yang menonjol adalah Ma’silambi, sebuah strategi penanganan stunting yang […]

expand_less