ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Upaya pembangunan infrastruktur yang bakal dibiayai oleh dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 7 miliar dari Pemprov Sulbar tahun ini bisa jadi tidak akan berjalan.
Sebabnya, Fraksi Demokrat di DPRD Pasangkayu dengan tegas menolak dana BKK tersebut masuk ke batang tubuh APBD Perubahan (APBD-P) 2018.
Itu disampaikan Fraksi Demokrat, saat sidang paripurna pemandangan fraksi terhadap Ranperda APBD-P 2018, Selasa 25 September.
Ketua Fraksi Demokrat Aksan Yambu yang membacakan pemandangan fraksinya beralasan, penolakan dana BKK dilakukan atas adanya indikasi pekerjaan yang dibayai oleh dana BKK tersebut telah berjalan sebelum APBD-P 2018 ditetapkan.
“Kami tetap mengacu pada hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) dimana Fraksi Demokrat menolak dana BKK saat itu. Kami panggil OPD terkait untuk mengklarifikasi masalah ini, tapi tidak pernah hadir” jelasnya.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa membantah hal tersebut, kata dia pengerjaan proyek menggunakan dana BKK mustahil dilakukan sebelum penetapan APBD-P 2018. Seharusnya jika di curigai demikian, Fraksi Demokrat semestinya memaksimalkan fungsi pengawasannya dilapangan.
“Bagaimana mau dikerjakan kalau belum disahkan, makanya itulah fungsi DPRD melakukan pengawasan secara melekat. Kroscek dilapangan, jangan berasumsi” terangnya.
Justeru kata dia, penolakan dana BKK ini, bisa berdampak pada proses pembangunan kedepan. Sebab bisa saja tahun mendatang, Pasangkayu tidak akan mendapatkan lagi dana BKK dari Pemprov Sulbar.
“Semua sudah kami jalankan sesuai mekanisme. Peruntukan dana BKK ini semua ditentukan oleh Provinsi, karena Juknis (petunjuk teknis) nya dari sana” pungkas bupati dua periode itu. (has)
