Disamping itu, kata Airlangga, rapat juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
Terkait PSR, juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga tandan buah segar (TBS) pekebun mitra dan nonmitra semakin mengecil.
Airlangga menyampaikan, rapat koordinasi komite pengarah berikutnya khusus PSR akan dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.
Rapat dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita Legowo, dan Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman.
Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mewakili Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan mewakili Menteri Pertanian, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mewakili Menteri Perdagangan, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan mewakili Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN).
Editor: Chalid M
Reporter: UN/Humas Kemenko Perekonomian
