Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Raut ceria terpancar dari wajah warga Lingkungan Salunggadue, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu. Bagaimana tidak, perjuangan selama puluhan tahun untuk mendapatkan sertipikat atas lahan mereka, akhirnya terpenuhi.
Salah seorang warga Salunggadue, Hj. Hasna, mengatakan perjuangan untuk mendapatkan sertipikat, atas lahan eks HGU PT. Tanjung Babia yang ditempatinya itu, sudah hampir mencapai 30 tahun, dan dimasa kepemimpinan Bupati Yaumil Ambo Djiwa, perjuangan itu terpenuhi.
” Kami disini sudah sangat lama menanti, kepastian hukum atas lahan kami. Alhamdulillah, bapak bupati memenuhi harapan kami. Terimakasih bapak Bupati Pasangkayu” ujar Hj. Hasna, saat acara penyerahan sertipikat melalui program redistribusi tanah, Senin 14 November.
Bupati Yaumil Ambo Djiwa, yang menyerahkan sertipikat secara simbolis, mengungkapkan, bahwa program redistribusi tanah yang menyasar Lingkungan Salunggadue ini, berangkat dari rasa keperihatinannya terhadap status lahan milik 113 kepala keluarga (KK) disana.
Mereka, tidak nyaman dan tenang dalam menempati dan mengelola lahanya, sebab belum memiliki legalitas hukum yang sah. Olehnya, selaku ketua tim program redistribus tanah, ia kemudian memilih Lingkungan Salunggadue, sebagai salah satu sasaran program preoritas nasional itu.
” Sekarang, warga sudah bisa tenang dan nyaman. Dengan demikian, juga sudah bisa tenang dalam berusaha. Saya harap dengan telah dimilikinya sertipikat, perekonomian warga Salunggadue bisa semakin meningkat. Warga Salunggadue bisa semakin sejahtera. Lahan jangan diterlantarkan, tapi kelola dengan baik” imbuh bupati.
Kepala Kantor Agraria dan Tataruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pasangkayu, Suwono Budi Hartono, menyampaikan, target program redistribusi tanah tahun ini di Pasangkayu, sebanyak 500 KK.
Selain di Kelurahan Pasangkayu, juga terdapat di beberapa desa lainnya. Yakni,Yakni, Desa Kasano dan Singgani, Kecamatan Baras, Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Desa Wulai, Kecamatan Bambalamotu, serta Desa Kalukunangka dan Kasoloang, Kecamatan Bambaira.
“Bupati adalah ketua timnya, kami adalah pelaksana harian yang melakukan sosialisasi, identifikasi, serta verifikasi. Kami melaksanakan apa yang ditetapkan oleh bupati. Jadi ini merupakan bentuk perhatian bupati kepada warganya. Sebab jika dia tidak mengizinkan, sertipikat tidak akan terbit” ungkapnya.(*)
