EKSPOS SULBAR – Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama untuk membahas optimalisasi kebijakan perdagangan karbon di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 3 Mei 2023.
Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai mekanisme pasar karbon di Indonesia.
Selepas rapat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang luar biasa, namun belum memiliki mekanisme pasarnya.
Untuk itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur mekanismenya.
“Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan di dalam bursa karbon di Indonesia, yaitu lewat OJK. Nanti OJK yang akan mengatur,” tutur Bahlil.
Selain itu, dalam rapat tersebut pemerintah juga memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi.
