Pj Gubernur Sulbar Hadiri Paripurna LKPJ 2022, Berikut Poin Rekomendasi DPRD Sulbar
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Rab, 3 Mei 2023
EKSPOS SULBAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022, Rabu, 3 Mei 2023.
Beberapa poin rekomendasi DPRD Sulbar menyangkut realisasi kinerja OPD yang tidak maksimal, serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai. Hampir Seluruh OPD mendapat catatan dengan kinerja yang tidak sesuai harapan.
Rekomendasi DPRD, antara lain masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana Diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.
Perlu mengevaluasi pelayanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk mengevaluasi program internet desa. Melakukan pembenahan sejumlah Mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi barat.
Rekomendasi lainnya, meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri Kabupaten, Intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama holtikultura dan peternakan, dan mendorongbindrks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, panataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD p yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi.
- Penulis: Ekspos Sulbar
