Kebijakan DAK Fisik dan Non Fisik dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI. Materi ini membahas tentang berbagai kebijakan terkini terkait DAK, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah.
Pengendalian dan pengawasan pengelolaan DAK oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. Materi ini mengulas strategi pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kesehatan di provinsi.
Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan DAK Tahun 2023 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju. Materi ini memberikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja keuangan pada tahun berikutnya.
Plh. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Darmawiyah berharap melalui Rakontek Perencanaan Kesehatan tersebut, sinergi antarstakeholder dapat terjalin dengan baik, sehingga implementasi program kesehatan di daerah dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulbar pada tahun mendatang.
Kegiatan dilanjutkan dengan desk dan pembahasan usulan DAK Fisik tahun 2024, yang mana para peserta aktif berpartisipasi dalam merumuskan rencana kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Sulbar. Rakortek akan berlangsung hingga 22 Juli 2023. (*)
