Anggaran Rp40 Miliar Digelontorkan, SDK-JSM Perketat Pengawasan Penanganan Stunting dan Kemiskinan

Keberhasilan ini wujud konsistensi Sulbar dalam mengalokasikan anggaran kesehatan dan melakukan inovasi pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke wilayah pelosok. Hampir seluruh masyarakat Sulbar kini telah memiliki perlindungan kesehatan yang setara. Gubernur juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar. Fokus selanjutnya adalah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan menyederhanakan sistem rujukan agar manfaat JKN […]

“Ke depan kita harus lebih bisa mengawasi, terhadap Perusda daerah tersebut untuk bisa, pertama tentu berjalan, bisa menghasilkan,” ungkapnya. Selain pengawasan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian DPRD. Pengelola Perusda diminta diseleksi dengan baik agar tata kelola berjalan sesuai harapan. “SDM daripada pengelola Perusda tersebut itu harus diseleksi baik,” kata Junda. Anggota DPRD juga […]

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan umrah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung penyelenggaraan pelayanan keagamaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan umat sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Biro Pemkesra juga menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui langkah-langkah […]

Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun langkah kerja yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Di akhir kegiatan, Kepala Biro Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan pernyataan terkait komitmen jajarannya dalam mendukung agenda pembangunan daerah. “Biro Pemkesra siap mengawal dan menyinergikan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat Pancadaya […]

Agenda paripurna ini menjadi bagian penting dalam penguatan regulasi daerah, khususnya terkait tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), guna mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi daerah. Di akhir kegiatan, Kepala Biro Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan daerah berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat. […]

Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan bahwa Biro Pemkesra berperan sebagai penghubung koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan dan program BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan dana zakat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil koordinasi ini akan ditindaklanjuti melalui penyelarasan […]

Selain itu, penataan aset menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Darmawati menegaskan bahwa Dinsos P3A dan PMD Sulbar siap menindaklanjuti hasil rapat dan melakukan pembenahan administrasi aset yang berada di bawah kewenangan dinasnya. “Penataan aset ini sangat penting untuk memastikan seluruh aset yang […]

“Saya harap seluruh pejabat yang berpindah tidak membawa aset dari kantor lama. Kita ingin menghindari mutasi aset yang tidak tercatat karena itu akan menyulitkan dalam penyusunan neraca aset pemerintah daerah,” tegas Junda Maulana. Khusus untuk kendaraan dinas roda empat, Sekda menyarankan agar pejabat yang telah berpindah tugas untuk menggunakan kendaraan tersebut di OPD baru, maka […]

“Karena kemarin sudah dilakukan pelantikan pejabat eselon II, sehingga terjadi kekosongan jabatan di DPMPTSP Sulbar. Untuk memastikan tugas-tugas rutin tetap berjalan, Gubernur Sulbar mengeluarkan surat pelaksana tugas dan menunjuk Pak Amir Dado sebagai Plt Kepala DPMPTSP,” ujar Junda Maulana. Ia menambahkan, meski Gubernur Sulbar Suhardi Duka masih berada di Jakarta, penyerahan SK tersebut diminta untuk […]

“Pemetaan ASN ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun kekosongan fungsi. Kami ingin memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi pasca penggabungan OPD,” ujar Andi Yakub. Ia menambahkan, hasil koordinasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah lanjutan, termasuk penataan administrasi kepegawaian serta optimalisasi kinerja perangkat daerah agar […]