EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, menerima perwakilan massa aksi yang menolak aktivitas tambang pasir di wilayah Mamuju dan Mamuju Tengah. Pertemuan berlangsung di ruang kerjanya pada Rabu, 21 Mei 2025.
Sebelumnya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada di wilayah tersebut, sebagaimana ia sampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Kita butuh informasi langsung dari masyarakat agar masalah ini bisa diselesaikan secara menyeluruh. Kami tidak ingin lagi informasi simpang siur yang hanya berdasarkan katanya,” ujar Salim S. Mengga usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan oleh tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, dengan tujuan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat maupun pihak investor.
“Permasalahan ini harus diselesaikan secara adil. Jika memang ada perusahaan yang bersalah, izinnya akan dicabut. Namun prosesnya tetap harus berdasarkan kajian dan fakta di lapangan,” tambahnya.
Salim juga menyebutkan bahwa tim evaluasi sudah mulai bekerja dan akan segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan langsung.
“Sekitar 100 tambang berizin akan dievaluasi, belum lagi tambang ilegal. Maka dari itu, kami minta masyarakat bersabar. Jika terbukti merugikan masyarakat, pasti akan kami tindak,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan turun langsung ke lokasi tambang untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan wilayah masyarakat tidak rusak akibat kegiatan pertambangan.
“Wilayah masyarakat tidak boleh rusak hanya karena ulah pihak lain. Ini adalah komitmen saya bersama Pak Gubernur,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Sulkarnain, mengapresiasi respons cepat dari Pemprov Sulbar.
“Pak Wagub merespons dengan baik dan menyatakan siap berdiri bersama rakyat. Ini jawaban yang selama ini kami tunggu,” ujar Sulkarnain.
“Alhamdulillah, kami puas dengan tanggapan Wagub yang berkomitmen tidak mengorbankan rakyat demi alasan pembangunan,” tutupnya.
