“Salurannya belum dibangun dengan baik. Kami sudah menyampaikan keluhan ini ke pihak developer maupun pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.
Ia menambahkan, status perumahan yang masih di bawah pengelolaan developer menjadi alasan mengapa pemerintah belum mengambil alih penanganan infrastruktur dasar.
“Kami sudah mengirim surat, sudah bicara langsung juga, tapi persoalan ini belum kunjung diselesaikan,” tegas Wardin.
Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan, melakukan normalisasi saluran air, dan memperjelas status kepemilikan kawasan perumahan. Mereka tidak ingin terus menjadi korban banjir setiap musim hujan. (*)
