Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah tantangan yang dihadapi di daerah, seperti paradoks pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, penyalahgunaan izin pemanfaatan tanah negara oleh para pemodal, serta praktik tidak produktif oleh sebagian transmigran yang justru menyewakan atau menjual lahan yang diberikan negara.
Kementerian Transmigrasi menargetkan pilot project ini akan menciptakan kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya, seperti pertanian, industri, dan infrastruktur dasar.
Dengan keikutsertaan Sulbar dalam pilot project ini, diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi.
Sebelumnya, saat Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan kerja di Mamuju beberapa waktu lalu, Gubernur Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh terkait program kerja transmigrasi di provinsi ke-33 ini.
Bahkan, Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu juga menyatakan telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya dan meminya masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terkait program-program transmigrasi di Sulbar.
“Insyaallah program menteri Transmigrasi menjadikan Sulbar salah satu prioritas nasional itu menjadi harga diri kami untuk kita sukseskan,” ungkap Gubernur Suhardi Duka, Jumat, 18 Juli 2025 lalu. (Rls)
