Wujudkan Tertib Administrasi, BPBD Sulbar Terima Kunjungan Pengawasan dari Perpustakaan Daerah

KOTA BANJAR — Pemerintah kota/kabupaten diharapkan melakukan penguatan regulasi sebagai solusi untuk memudahkan penyaluran bantuan kepada pesantren. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat mengunjungi Pesantren Miftahul Hidayah dalam rangkaian Safari Ramadan 1444 Hijriah di Desa Cibeureum, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Kamis (6/4/2023). “Solusinya mohon kepada pemerintah kabupaten/kota (regulasi diperkuat). Pemda […]

Lebih dari sekadar membagikan makanan, kegiatan ini menjadi momentum bagi jajaran PJR Polda Sulbar untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Interaksi hangat terjadi saat polisi berbincang dengan warga, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat. “Polisi Menyapa” ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak yang merasa terharu dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh PJR […]

ekspossulbar.com, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2019, Sabtu (15/9/2018). Penetapan DCT mengalami penambahan menjadi 504 yang seblumnya DCS 503. Klik Partai untuk Melihat Hasil Pengumuman DCT DPRD Sulbar Pemilu 2019: 1. Partai PKB 2. Partai […]

Pendekatan kultural juga memiliki beberapa keutamaan jika dibandingkan pendekatan normatif. Pertama, pendekatan kultural bersifat holistik, dimana mampu menyentuh jiwa sekaligus raga seorang manusia. Bahkan hakekat manusia itu ada pada jiwanya sehingga pendekatan material-ekonomi tidak cukup untuk menyelesaikan urusan manusia. Manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki kebudayaan dan dikaruniai potensi kreatifitas untuk dapat bertahan hidup […]

  BPKAD Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi bersama perangkat daerah lainnya yang mengampu sasaran strategis “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Bersih dan Akuntabel”. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi keselarasan antar perangkat daerah dalam menyusun proses bisnis yang efektif, efisien, serta berbasis pada kebutuhan pelayanan publik.   Perencana Ahli Muda BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Ibnu […]

Dalam SK Mendagri tersebut, Pemprov Sulbar diberi waktu maksimal tujuh hari sejak diterimanya keputusan untuk menyampaikan dokumen hasil penyempurnaan ke Kemendagri agar memperoleh nomor register. Nomor register ini menjadi syarat utama penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah. “Waktu yang diberikan sangat terbatas, namun kami optimis dapat menyelesaikannya segera. Kami akan mencermati hasil evaluasi dan menindaklanjuti seluruh […]