EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, khususnya dalam hal pelayanan dasar kepada masyarakat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar “Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)”. Tim Pemantau kali ini, Kamis (25/9/2025), berada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar sebagai salah satu instansi yang memberikan layanan langsung kepada publik.
Tim Pemantau yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Subuki, diterima oleh Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS beserta jajarannya. Kegiatan ini merupakan amanat dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 5 Tahun 2023, yang diperkuat dengan Surat KEMENPAN-RB Nomor B/92/PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP di lingkup tahun 2025.
Dalam keterangannya, Subuki menegaskan bahwa PEKPPP bukan sekadar kegiatan inspeksi, tetapi sebagai upaya pendampingan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan. “Tujuannya adalah memastikan bahwa standar pelayanan publik telah terpenuhi dan mencari terobosan-terobosan baru yang dapat memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan PEKPPP ini juga sejalan dan menjadi pendukung konkret bagi program unggulan Pemprov Sulbar, yakni PANCA DAYA, yang dicanangkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Program ini menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.
“Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap DKP Sulbar dapat menjadi contoh dalam memberikan pelayanan yang prima, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” tambah Subuki.
Dalam pemantauan tersebut, tim menyoroti beberapa aspek penting penyelenggaraan pelayanan. Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, menyampaikan kesiapan dan komitmen dinasnya untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan.
Beberapa poin yang menjadi pembahasan dan harapan bagi DKP Sulbar antara lain, kenyamanan dan aksesibilitas. Yakni Penyediaan tempat parkir yang memadai, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta ruang tunggu yang nyaman bagi tamu. Keselamatan dan kesehatan, yakni ketersediaan kotak P3K dan alat pemadam api ringan (APAR) di titik-titik strategis.
