BPBD Sulbar Terima Informasi Peringatan Dini Cuaca 19-21 Oktober 2025 dari BMKG Kelas II Tampapadang

Kepala BPSDM Sulbar, drg. Asran Masdy, M.AP, menyampaikan harapan, para peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. “Upaya ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan transparansi layanan […]

Data awal diisi melalui formulir yang telah ditetapkan, mencakup kondisi jembatan dan lokasi yang tidak layak atau belum memiliki jembatan. Pendataan dilakukan per satuan jembatan sesuai format dan disampaikan kepada Mendagri cq. Ditjen Bangda paling lambat 4 Desember 2025. Pembiayaan pembangunan jembatan akan bersumber dari Pemerintah Pusat. Catatan khusus Mendagri: apabila pemerintah daerah tidak mengajukan […]

Para pedagang mengaku mendapatkan minyak dari berbagai distributor di Pasangkayu, Polewali Mandar, dan Makassar dengan harga beli yang bervariasi, berkisar antara Rp 180.000 hingga Rp. 222.000 per dus (isi 12 liter). Menanggapi temuan ini, Polres Mamasa bersama Diskoperindag Mamasa akan berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk menekan harga jual Minyakita agar sesuai dengan HET yang telah […]

Sementara itu, Kepala Bidang Milik Daerah, A. Bisyri M Noor, menekankan pentingnya rekonsiliasi data sebagai jaminan akurasi dalam pengelolaan aset daerah. “Rekonsiliasi ini menjadi tahapan penting agar tidak ada data yang tertinggal atau hilang saat proses migrasi dari SIMDA BMD ke SIPD BMD. Dengan validasi yang tepat, kami ingin memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan […]

“Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi yang yang terjaga kualitasnya ini tetap bisa berlanjut secara terus-menerus,” pungkasnya. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya yang memimpin rapat paripurna itu menuturkan, sebelum mendengar jawaban Gubernur atas pandangan fraksi, DPRD Sulbar telah melaksanakan tiga agenda Paripurna untuk RPJMD ini. Mulai dari penyerahan, penjelasan Gubernur hingga pandangan umum […]

Sambung dia, dalam mewujudkan kota layak ini tanggung jawab Pemkab diantaranya mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak,  pengalokasian anggaran untuk pemenuhan hak anak dan beberapa poin tanggung jawab lainnya. Pemkab juga mesti menelurkan kebijakan berupa penyediaan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan penyediaan kampung ramah anak. “ Semua […]