EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi menghadapi kompleksitas pembangunan serta keterbatasan fiskal daerah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
“Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+.
Ia menekankan bahwa skema perdagangan karbon dapat menjadi salah satu terobosan fiskal bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi.
Menurutnya, potensi kawasan hutan Sulbar yang luas dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan.
