Konsultasi Perencanaan dan Alokasi Penganggaran bagi K/L, konsultasi Arah Kebijakan Nasional bagi Sektor di Daerah, konsultasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), konsultasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), konsultasi Pemanfaatan Aplikasi KRISNA, konsultasi Aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev), konsultasi Rencana Strategis (Renstra), konsultasi Satu Data Indonesia.
Fasilitasi Pendampingan Perencanaan Pembangunan Nasional, fasilitasi Kegiatan Tematis Pembangunan Nasional, asilitasi Penyusunan Model-Model Pembangunan, fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Nasional dan fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi SDGs.
Partisipasi Bapperida Sulawesi Barat dalam forum tersebut mempertegas peran strategis daerah dalam mendukung penyusunan standar pelayanan publik yang berbasis hasil dan berdampak langsung pada masyarakat.
Darwis menambahkan bahwa melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kualitas pelayanan publik nasional semakin meningkat, dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
“Forum seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat daerah,”tutupnya. (Rls)
