Bapperida Sulbar Ambil Peran Strategis dalam Rakor Tata Lingkungan 2026, Dorong Penyusunan RPPLH Berbasis Keberlanjutan
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Rab, 26 Nov 2025
- comment 0 komentar
Ia menegaskan bahwa keberadaan dokumen RPPLH akan memastikan arah pembangunan di Sulawesi Barat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kelestarian lingkungan, sebagaimana ditekankan dalam Panca Daya Pembangunan Sulawesi Barat 2025–2029 yang ditetapkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S.Hut., M.P, dan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Dr. rer. nat. Muh. Aris Marfai, S.Si., M.Si, unsur DPRD provinsi, kepala Bappeda, serta kepala dinas lingkungan hidup dari berbagai daerah.
“Salah satu hasil utama rapat ini adalah mandat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menuntaskan penyusunan dokumen RPPLH. Penyelesaian dokumen ini dinilai sangat penting untuk memperkuat tata kelola lingkungan, mitigasi risiko, serta penyesuaian arah pembangunan dengan prinsip keberlanjutan,” tambah Kasfiani.
Selain itu, kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan BMKG. Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat penyediaan data geospasial dan informasi iklim yang akurat sebagai dasar perencanaan kebijakan lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Bapperida Sulbar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil Rakor ini dalam bentuk penguatan dokumen perencanaan berbasis lingkungan, serta mendorong sinkronisasi kebijakan lintas sektor demi terwujudnya pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan. (Rls)
- Penulis: Ekspos Sulbar
