Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Headline » Gubernur Sulbar Pimpin Rakor BSPS 2026: Mamuju dan Pasangkayu Masih Nol Realisasi dari Kuota 5.250 Unit

Gubernur Sulbar Pimpin Rakor BSPS 2026: Mamuju dan Pasangkayu Masih Nol Realisasi dari Kuota 5.250 Unit

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Rab, 5 Agu 2026

Kepala Disperkimtanhub Sulbar Maddareski Salatin menambahkan sekitar 2.000 unit lebih telah mendapat persetujuan SK dari Dirjen, dan target penyelesaian tambahan 1.250 unit dipatok 15 Agustus 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan rakor tersebut digelar untuk mempercepat pelaksanaan BSPS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, awalnya Sulawesi Barat memperoleh kuota 4.000 unit, kemudian mendapat tambahan 1.250 unit sehingga total mencapai 5.250 unit.

Saat ini, realisasi fisik masih sekitar 1.090 unit dari kuota awal, sedangkan lebih dari 2.000 penerima telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal sebagai dasar pelaksanaan program.

“Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu Pak Gubernur memimpin langsung rapat dan meminta dukungan penuh pemerintah kabupaten,” katanya.

Maddareski menegaskan, capaian BSPS tahun ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan tahun berikutnya.

Ia menyebut secara nasional pemerintah menargetkan 400 ribu unit BSPS pada 2026, sementara tahun berikutnya diproyeksikan meningkat hingga 2 juta unit. Kondisi tersebut membuka peluang Sulawesi Barat memperoleh tambahan kuota lebih besar apabila mampu menunjukkan kinerja pelaksanaan yang baik.

“Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau misalnya kita penuhi, pasti kan menjadi catatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman),” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Barat masih mencapai sekira 97 ribu unit, sedangkan data by name by address (BNBA) yang telah teridentifikasi mencapai sekitar 12.729 rumah. Selain itu, backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Sulbar tercatat sekitar 13.674 unit. (Rls)

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • 10 Parpol Jabar Dapat Bantuan Keuangan Pemerintah

    10 Parpol Jabar Dapat Bantuan Keuangan Pemerintah

    • calendar_month Sen, 18 Apr 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 316
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Sebanyak 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan keuangan dari Pemda Provinsi Jabar. Penandatanganan dan penyerahan berita acara pencairan bantuan keuangan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dengan 10 pimpinan Parpol di Aula Barat Gedung Sate, Senin (18/4/2022). Adapun 10 Parpol tersebut adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, […]

  • Wapres – Gubernur Luncurkan Lapak Abah – Ojek Desa

    Wapres – Gubernur Luncurkan Lapak Abah – Ojek Desa

    • calendar_month Sen, 28 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 425
    • 0Komentar

    KABUPATEN PURWAKARTA– Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin disaksikan Gubernur Ridwan Kamil meluncurkan aplikasi Lapak Abah – Ojek Desa di Pendopo Kabupaten Purwakarta.   Lapak Abah merupakan aplikasi marketplace yang khusus menjual produk UMKM. Sementara Ojek Desa juga merupakan aplikasi digital yang dibuat untuk mendistribusikan hasil tani menggunakan ojek ke pelosok yang menembus kendala geografis. Kedua […]

  • Gubernur Ridwan Kamil Lantik 1.664 PNS Fungsional, Minta Pegawai Beri Dedikasi Tinggi

    Gubernur Ridwan Kamil Lantik 1.664 PNS Fungsional, Minta Pegawai Beri Dedikasi Tinggi

    • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
    • account_circle
    • visibility 117
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 1.664 Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (14/7/2023). Di hadapan 112 abdi negara yang hadir langsung dan 1.552 secara daring, Gubernur berpesan agar mereka mampu memberi dedikasi melebihi tugas yang diemban. Niat mengabdi kepada […]

  • Biro Organisasi Setda Sulbar Dukung Transformasi SPBE Menuju Pemerintahan Digital

    Biro Organisasi Setda Sulbar Dukung Transformasi SPBE Menuju Pemerintahan Digital

    • calendar_month Kam, 2 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 110
    • 0Komentar

    “Kita harap pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama untuk melakukan transformasi. Upaya ini tidak dapat terwujud tanpa kolaborasi seluruh perangkat daerah. Kita semua harus bergerak. Hal ini dimulai dari pimpinan hingga ke pelaksana,” pesan Junda. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi menyoroti pentingnya sinergi antar perangkat daerah. Ia berharap […]

  • Lepas Puluhan Ton Beras, Ditkrimsus Polda Sulbar Bersama Dinas Terkait Stabilkan Harga Lewat Gerakan Pangan Murah

    Lepas Puluhan Ton Beras, Ditkrimsus Polda Sulbar Bersama Dinas Terkait Stabilkan Harga Lewat Gerakan Pangan Murah

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Lebih lanjut, Dirkrimsus menekankan pentingnya pengawasan di lapangan terhadap harga beras, termasuk mutu dan berat bersih produk yang beredar. Bila ditemukan pelanggaran seperti penjualan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) atau penyimpangan distribusi, maka akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Langkah ini bukan hanya menjaga kestabilan harga, tapi juga memastikan masyarakat tidak menjadi korban […]

  • KominfoSS Sulbar: Perkuat Integrasi Data Sektoral dan Jadikan Data Statistik BPS Sebagai Pijakan Program

    KominfoSS Sulbar: Perkuat Integrasi Data Sektoral dan Jadikan Data Statistik BPS Sebagai Pijakan Program

    • calendar_month Rab, 3 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Meskipun berbeda fungsi, Ridwan menegaskan data milik OPD tidak boleh dikesampingkan. Data tersebut tetap menjadi instrumen penting sebagai data internal untuk mendukung pelaksanaan tugas, pelayanan, dan evaluasi program pada sektor masing-masing. Hanya saja, data sektoral tersebut kini harus melewati proses harmonisasi dan validasi agar dapat terintegrasi dengan baik. Ia menjelaskan, data yang dimiliki masing-masing Organisasi […]

expand_less