KominfoSS Sulbar: Perkuat Integrasi Data Sektoral dan Jadikan Data Statistik BPS Sebagai Pijakan Program
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Rab, 3 Jun 2026
EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoss) Sulawesi Barat bergerak cepat mengawal visi besar Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam meeningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyatakan, sebagai leading sector data daerah, Diskominfoss Sulbar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar untuk terus meningkatkan kualitas data sektoral serta menjadikan data statistik resmi yang dihasilkan BPS sebagai rujukan dalam penyusunan indikator pembangunan daerah, yang kemudian dipadukan dengan data sektoral OPD sesuai kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, BPS memiliki mandat sebagai pembina data statistik nasional yang menggunakan standar, metodologi, metadata, dan mekanisme pengumpulan data yang terukur sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia, BPS juga berperan sebagai pembina data statistik untuk memastikan kualitas dan keterpaduan data yang digunakan pemerintah.
“Perlu dipahami bahwa setiap instansi memiliki kebutuhan dan tujuan pengumpulan data yang berbeda. Karena itu, tidak jarang ditemukan perbedaan angka antara data yang dimiliki OPD dengan data yang dirilis BPS. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh metodologi, cakupan wilayah, periode pengumpulan, maupun definisi indikator yang digunakan,” ujar Ridwan.
Secara teknis, perbedaan ini bersumber dari karakteristik jenis data itu sendiri, data BPS umumnya bersifat data statistik dasar yang mengukur indikator makro (seperti angka kemiskinan atau pengangguran) menggunakan metode sampel (sampling).
BPS mengumpulkan data melalui Sensus (penyelidikan menyeluruh seperti Sensus Penduduk, Sensus Pertanian) dan Survei Sampel (seperti Sakernas untuk data pengangguran, atau Susenas untuk data kemiskinan dan sosial ekonomi).
Sementara itu, Pemda mengelola data statistik sektoral yang bersifat mikroskopis dan berbasis nama serta alamat (by name by address) hasil dari pelayanan atau administrasi instansi sehari-hari, misalnya data penerima bantuan sosial di Dinas Sosial. Oleh karena itu, wajar jika terjadi perbedaan angka karena BPS memotret potret makro daerah, sedangkan OPD memegang data teknis operasional.
- Penulis: Ekspos Sulbar
