Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Bapperida Sulbar Gelar Monev Ketat untuk Pastikan Program Pemerintah Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Bapperida Sulbar Gelar Monev Ketat untuk Pastikan Program Pemerintah Berdampak Nyata bagi Masyarakat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
  • comment 0 komentar

EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar baru-baru ini menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Putri Anindy, menjelaskan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 183 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Monev ini bertujuan menilai capaian program, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan tindak lanjut yang konkret.

“Forum ini sangat strategis untuk melihat sejauh mana program berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi. Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar berdampak dan efisien,” ujar Putri.

Dalam forum, setiap perangkat daerah memaparkan realisasi program hingga September 2025, termasuk sub-kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran. Diskusi juga berfokus pada hambatan pelaksanaan di lapangan dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Putri menambahkan, efisiensi anggaran menjadi indikator utama dalam evaluasi. “Kami memonitor ketat program-program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Salim S. Mengga yang dijalankan OPD mitra Bidang PPM. Efisiensi sebelum dan sesudah perubahan anggaran menjadi fokus utama kami,” tegasnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelantikan PW GP Ansor Sulbar, Diharapkan Sinergi dengan Pemprov untuk Pembangunan SDM Unggul

    Pelantikan PW GP Ansor Sulbar, Diharapkan Sinergi dengan Pemprov untuk Pembangunan SDM Unggul

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 213
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Sunusi Usman mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Provinsi Sulbar, masa bakti 2024-2029 di aula Hotel Ratih Polewali, Sabtu, 21/06/25 Malam. Pelantikan pengurus dipimpin langsung Sekjen PP GP Ansor A. Rifqi Al Mubarok. Agenda itu dihadiri langsung […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Pastikan Integrasi Program Sosial dan Desa dalam Pra-Rakortekrenbang 2026

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Pastikan Integrasi Program Sosial dan Desa dalam Pra-Rakortekrenbang 2026

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 159
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Pra-Rakortekrenbang) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Kamis, 5 Februari 2026. Rapat ini diikuti perwakilan kementerian/lembaga serta perangkat daerah dari seluruh […]

  • Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Kasus Pengadaan Laptop Chromebook Berlanjut Penelusuran Kaitan Investasi Google

    • calendar_month Sab, 6 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 274
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Jakarta —Pengembangan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook terus berlanjut. Usai penetapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim sebagai tersangka. Setelah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penanganan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2019 sampai 2023. Pengembangan kasus yang […]

  • Karo Pemkesra Dampingi Sekprov Hadiri Rakor Kerjasama dengan Pemprov Sulsel pada Sektor Penerbangan

    Karo Pemkesra Dampingi Sekprov Hadiri Rakor Kerjasama dengan Pemprov Sulsel pada Sektor Penerbangan

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 99
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri rapat koordinasi kerja sama subsidi penerbangan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi Sulsel, Senin (18/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sekda Sulbar didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah […]

  • Webinar Tali Kasih Dharma Wanita Sulbar, Bahas Penanganan Stunting

    Webinar Tali Kasih Dharma Wanita Sulbar, Bahas Penanganan Stunting

    • calendar_month Sel, 25 Jan 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 747
    • 0Komentar

    PASANGKAYU,ekspossulbar.co.id– Pengurus Dharma Wanita se-Sulbar menggelar kegiatan tali kasih yang dilukukan via webinar, Jumat 21 Januari. Pada acara itu Ketua Dharma Wanita Pasangkayu Andi Emmywati Firman dipercaya sebagai ketua panitia sekaligus sebagai host webinar bersama dua kabupaten lainnya. Kegiatan tali kasih kali ini mengangkat tema tentang strategi penangan stunting dan pernikahan dini. Menghadirkan narasumber yang […]

  • Pansus Revisi RTRW dan RZWP3K Dorong Pemkab di Sulbar Aktif dalam Pengumpulan Data Lahan

    Pansus Revisi RTRW dan RZWP3K Dorong Pemkab di Sulbar Aktif dalam Pengumpulan Data Lahan

    • calendar_month Sel, 14 Mei 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 457
    • 0Komentar

    MAMUJU, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Revisi RTRW dan RZWP3K meminta Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat (Sulbar) untuk aktif memberikan data lahan pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang masih masuk kawasan hutan lindung. Usulan ini bertujuan untuk diteruskan kepada Dinas Kehutanan Sulbar dan selanjutnya kepada Kementerian Kehutanan, guna mengubah status lahan yang secara fakta […]

expand_less