Musrenbang RKPD Sulbar 2027: Target Kemiskinan Turun hingga 8,13% dan Program “Menyapa Posyandu” Diluncurkan

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang mencapai puncaknya pada Jumat, 10 April 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Sulbar, Amujib, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Musrenbang RKPD 2027 telah berjalan dengan baik hingga memasuki tahap akhir.

“Pada hari ini kita telah sampai pada acara puncak Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat,” kata Amujib.

Amujib menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati berbagai aspek strategis pembangunan daerah, mulai dari permasalahan, prioritas, arah kebijakan, hingga program kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahun 2027. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyelarasan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional.

“Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir yang selanjutnya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas.

Peserta Musrenbang terdiri dari berbagai unsur, baik yang hadir secara luring maupun daring, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Sulbar, Forkopimda, pemerintah daerah kabupaten, DPRD, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama dan media.

Sebelumnya, sejumlah tahapan telah dilaksanakan dalam rangkaian Musrenbang ini. Pada 6 April 2026, digelar desk urusan yang membahas dukungan daerah terhadap 110 indikator outcome prioritas nasional pada 33 bidang urusan pemerintahan.