Pemprov Sulbar Perkuat Sinergi Anggaran Pusat dan Daerah, Enam Kabupaten Komitmen Dukung PASTIPADU 2027

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan enam kabupaten dalam menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan. Menurutnya, perbedaan kemampuan fiskal setiap daerah tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah memperkuat koordinasi, menyelaraskan program, dan mengoptimalkan sumber pendanaan agar setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan dalam sesi kedua Rapat Kerja Pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melibatkan jajaran pemerintah kabupaten dan perwakilan kementerian/lembaga yang berkantor di Sulbar, pada Senin, 9 November 2026, bertempat di Aula Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan dan kebijakan penganggaran tahun 2027. Melalui forum ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal membahas penguatan kerja sama agar program pembangunan dapat berjalan lebih terarah, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih.

Dalam arahannya, Suhardi Duka mengingatkan bahwa pembangunan Sulawesi Barat harus dilihat sebagai satu kesatuan wilayah. Meskipun terdiri atas enam kabupaten dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan keuangan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Walaupun terdapat enam kabupaten, pembangunan kita harus memiliki satu tujuan yang sama,” tegas Suhardi Duka.

Kesamaan tujuan tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kebijakan dan program yang saling melengkapi, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dapat diatasi melalui pembagian peran dan kerja sama yang lebih efektif.

“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Keterbatasan tenaga, anggaran, dan sumber daya harus dihadapi melalui koordinasi dan kerja sama,” lanjutnya.

Arahan Gubernur tersebut menjadi dasar pembahasan penguatan kolaborasi pembangunan tahun 2027, termasuk penyelarasan dukungan enam pemerintah kabupaten terhadap PASTIPADU, inovasi strategis yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak.

Pentingnya kerja sama lintas pemerintahan semakin relevan dengan kondisi fiskal Sulawesi Barat yang masih terbatas. Dalam paparannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menjelaskan bahwa rancangan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,91 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1,84 triliun.

Dari total belanja tersebut, sekitar Rp1,48 triliun dialokasikan untuk belanja operasi, Rp166,83 miliar untuk belanja modal, Rp187,10 miliar untuk belanja transfer, dan Rp5 miliar untuk belanja tidak terduga.

Dengan porsi belanja modal sekitar sembilan persen, ruang fiskal pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan relatif terbatas. Kondisi ini menuntut perencanaan yang lebih selektif, sekaligus mendorong optimalisasi dukungan APBN, APBD kabupaten, dan sumber pendanaan sah lainnya.

Amujib menekankan bahwa keterbatasan anggaran harus direspons dengan meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Setiap alokasi perlu diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki dampak terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

“Belanja ini harus dinilai juga dari kebutuhan yang dilayani dan hasil yang dihasilkan, bukan sekadar pada kelompok belanjanya,” jelas Amujib.

Pandangan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka yang meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memperhatikan manfaat yang diterima masyarakat.

“Jangan sampai kita hanya melihat angka realisasi anggaran, tetapi tidak melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Penguatan efektivitas belanja pemerintah juga menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat. Dalam sesi diskusi, perwakilan instansi tersebut menyoroti pentingnya mempercepat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan keterlibatan pemasok lokal, serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan pembangunan.

Langkah tersebut dinilai penting agar belanja pemerintah tidak berhenti pada pencapaian target penyerapan anggaran, tetapi turut menggerakkan aktivitas ekonomi produktif, memperluas kesempatan usaha, dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.

Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas belanja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendorong keterpaduan program penanganan persoalan sosial melalui PASTIPADU. Pendekatan ini menjadi salah satu fokus pembahasan karena membutuhkan dukungan lintas sektor dan lintas pemerintahan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil.

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa PASTIPADU dirancang untuk menghubungkan berbagai program pemerintah yang selama ini dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Melalui pendekatan tersebut, intervensi penanganan kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak diarahkan kepada keluarga sasaran secara terpadu berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

“Inovasinya terletak pada keterpaduan,” ungkap Amujib.

Dalam pelaksanaannya, keluarga ditempatkan sebagai pusat intervensi melalui satu profil risiko, satu rencana penanganan, dan satu mekanisme pemantauan hasil. Dengan pendekatan ini, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat saling melengkapi sehingga manfaatnya lebih optimal.

Upaya tersebut mendapat respons positif dari enam pemerintah kabupaten yang memaparkan kesiapan serta rencana dukungan program dan penganggaran tahun 2027. Masing-masing kabupaten menyesuaikan bentuk intervensi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.