Pemprov Sulbar Perkuat Sinergi Anggaran Pusat dan Daerah, Enam Kabupaten Komitmen Dukung PASTIPADU 2027

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, pengembangan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta pendampingan keluarga berisiko.

Dukungan tersebut juga mencakup sektor pendidikan melalui pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah dan pemutakhiran data anak tidak sekolah. Pada 2027, Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan sekitar 110 anak dapat kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal.

Komitmen serupa disampaikan Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 24,65 persen dan jumlah anak tidak sekolah menjadi 1.115 anak pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamasa menyiapkan penguatan pelayanan kesehatan, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemberdayaan UMKM, bantuan pangan dan sandang, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memetakan dukungan belanja prioritas sekitar Rp13,52 miliar yang selaras dengan PASTIPADU. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, menjelaskan bahwa dukungan tersebut dilengkapi alokasi sekitar Rp48,47 miliar untuk JKN dan BPJS Ketenagakerjaan.

Program yang disiapkan mencakup penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi rumah tidak layak huni, Gerakan Kembali Bersekolah, serta peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Untuk memastikan pelaksanaannya lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga menetapkan 10 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas PASTIPADU tahun 2027.

Di Kabupaten Majene, dukungan terhadap PASTIPADU difokuskan pada percepatan penurunan stunting, penanganan anak tidak sekolah, dan perbaikan kualitas lingkungan tempat tinggal keluarga. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, memaparkan sejumlah intervensi melalui penguatan pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, peningkatan akses pendidikan, bantuan rumah layak huni, serta pencegahan perkawinan anak.

Pemerintah Kabupaten Majene juga berupaya menyelaraskan dukungan program perumahan dari kementerian dan pemerintah provinsi dengan wilayah prioritas PASTIPADU. Penyelarasan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan keluarga rentan melalui perbaikan kondisi hunian sekaligus peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Dukungan lintas sektor turut disiapkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Muh. Zain Machmoed, menyampaikan bahwa program penanganan kemiskinan, stunting, dan anak tidak sekolah akan diperkuat melalui perlindungan sosial, kepesertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, serta pendampingan keluarga berisiko.

Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memprioritaskan verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, serta dukungan agar anak-anak yang telah berhenti sekolah dapat kembali mengikuti pendidikan.

Adapun Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan PASTIPADU pada 10 lokasi prioritas melalui berbagai program lintas sektor. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, memaparkan rencana dukungan anggaran sekitar Rp42,20 miliar untuk pencegahan dan penurunan stunting.

Selain intervensi kesehatan dan gizi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga menyiapkan dukungan pendidikan melalui program TAKI SOLA untuk penanganan anak tidak sekolah, pemberian beasiswa, serta penguatan pelayanan perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga rentan.

Rangkaian paparan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan enam kabupaten dalam menangani persoalan pembangunan yang langsung berkaitan dengan kondisi keluarga. Meski demikian, penyelarasan program masih perlu diperkuat, terutama untuk memastikan kesesuaian sasaran penerima manfaat, lokasi intervensi, pembagian kewenangan, dan sumber pendanaannya.

Sebagai langkah awal pelaksanaan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 60 desa dan kelurahan prioritas yang tersebar di enam kabupaten sebagai lokus PASTIPADU. Penetapan wilayah tersebut menjadi dasar untuk memusatkan intervensi lintas sektor pada keluarga sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi dan pemantauan hasil pelaksanaan program.

Dengan lokus yang telah ditentukan, pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan data bersama, menghindari tumpang tindih bantuan, serta memastikan setiap intervensi saling mendukung sesuai kebutuhan keluarga.

Selain pemerintah daerah, penguatan PASTIPADU juga mendapat dukungan dari instansi vertikal, termasuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat.

Dalam sesi diskusi, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat menyampaikan bahwa nota kesepakatan yang telah ditandatangani Gubernur Suhardi Duka, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dengan PASTIPADU.

BKKBN juga menyatakan kesiapan mendukung pemanfaatan data keluarga sebagai salah satu dasar penentuan sasaran intervensi. Dukungan ini penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memperkuat pemantauan perkembangan kondisi keluarga penerima manfaat.

Kolaborasi yang dibahas tidak terbatas pada pemenuhan gizi dan edukasi keluarga, tetapi juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, jalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembinaan remaja melalui pendidikan dan edukasi kependudukan.

Dalam pembahasan tersebut, turut disampaikan dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 500 unit untuk Kabupaten Mamuju yang telah memasuki tahap penetapan penerima melalui surat keputusan. Dukungan di sektor perumahan ini diharapkan dapat melengkapi intervensi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran.

Berbagai komitmen yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat keterpaduan pembangunan Sulawesi Barat pada 2027. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana dukungan dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terkoordinasi, didukung pendanaan yang jelas, serta memiliki indikator hasil yang dapat diukur.

Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, enam kabupaten, dan seluruh mitra pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan kerja sama yang lebih efektif. Dengan demikian, pembangunan tahun 2027 tidak hanya menghasilkan capaian penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, terutama melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, perlindungan anak, serta penguatan kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (rls)