ekspossulbar.com, PASANGKAYU — Potensi terjadinya pungutan liar (Pungli) bukan hanya ada pada pejabat pemerintah saja, tapi juga ada pada oknum masyarakat tertentu. Itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, dalam kegiatan sosialisasi Saber Pungli yang dilakasanakan oleh Pemprov Sulbar, Kamis 12 Juli.
Olehnya kata dia, pengawasan dan pencegahan terjadinya Pungli yang dilakukan oleh tim Saber Pungli baik ditingkat Sulbar maupun Kabupaten Pasangkayu, tidak hanya menyasar pejabat pemerintah saja, tapi juga mesti dilakukan untuk elemen masyarakat lainnya.
Sambung dia, banyak contoh kasus Pungli yang melibatkan oknum masyarakat tertentu. Seperti dalam bentuk percaloan untuk pengurusan dokumen tertentu.
“Hal-hal seperti ini jika dibiarkan saja nanti pemerintah desa disebut melakukan pembiaran. Olehnya pemerintah khususnya ditingkat desa perlu juga melakukan pengawasan Pungli yang dilakukan oleh oknum masyarakat ini. Sampaikan ke pemerintah yang ada ditingkat atasnya” imbuhnya.
Contoh lain disampaikannya, terkait Pungli di rencana penerimaan CPNS dan pelaksanaan program replanting tanaman sawit tahun ini di Pasangkayu. Ia mengaku telah menerima beberapa aduan masyarakat adanya oknum tertentu yang memungut sejumlah uang dengan iming-iming kemudahan dalam penerimaan CPNS dan kemudahan pengurusan program replanting sawit.
