CSR Perusahaan Mesti Dukung Program Preoritas Pemkab

Kota Pasangkayu adalah sebuah Kota di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Indonesia dulunya bernama Mamuju Utara. Kota Pasangkayu merupakan pusat pemerintahanatau ibukota Kabupaten yang memiliki fasilitas gedung pemerintahan, serta hasil alam seperti kelapa sawit, dll. Bundaran Smart atau simpang lima ini adalah icon terbaru dari kota Pasangkayu.  

EKSPOS SULBAR — Upaya untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran secara digital terus didorong Pemerintah Provinsi Sulbar. Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) harus berbasis tekhnologi. Pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris usai melakukan rapat bersama seluruh Samsat Provinsi dan kabupaten. […]

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang mencapai puncaknya pada Jumat, 10 April 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Sulbar, Amujib, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Musrenbang […]

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Pemkab Mamuju menggelar Salat Idulfitri 1446 Hijriah di Anjungan Pantai Manakarra, Senin (31/3/2025). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sebagai modal membangun daerah yang maju dan sejahtera. Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga tampil kompak dengan setelan jas hitam, […]

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, berkomitmen mempercepat pembangunan jalan Bonehau-Kalumpang dengan melibatkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju 2026, Kamis, 17 April 2025. Gubernur mengungkapkan, dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) namun tertunda karena sang menteri sedang umroh.

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara tentang anggota partai politik tidak boleh menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam putusannya, MK melarang anggota parpol maju sebagai calon senator. “Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa […]