Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perda Desa Wisata Disahkan, Ridwan Kamil Optimistis Masyarakat Sejahtera

    Perda Desa Wisata Disahkan, Ridwan Kamil Optimistis Masyarakat Sejahtera

    • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 329
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Provinsi Jawa Barat  resmi memiliki Perda tentang Desa Wisata. Ini setelah DPRD Jawa Barat mengesahkan perda tersebut dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Ridwan Kamil.   Gubernur menyambut baik Perda Desa Wisata ini akhirnya diketuk palu. Dengan perda maka pengembangan wisata berbasis desa menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian hukum.   Diharapkan […]

  • Kalaksa BPBD Sulbar Beri Arahan kepada Pegawai Paruh Waktu untuk Tingkatkan Kinerja dan Disiplin

    Kalaksa BPBD Sulbar Beri Arahan kepada Pegawai Paruh Waktu untuk Tingkatkan Kinerja dan Disiplin

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 190
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, didampingi Sekretaris BPBD Sulawesi Barat, Arnidah, memberikan arahan kepada pegawai paruh waktu BPBD Sulbar di Ruang Rapat BPBD Sulawesi Barat, Kamis (25/6/2026). Pengarahan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kedisiplinan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung tugas-tugas kebencanaan di Sulawesi Barat. […]

  • Sandeq Silumba 2025, Hak Passandeq Mulai Diberikan

    Sandeq Silumba 2025, Hak Passandeq Mulai Diberikan

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 238
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Event Sandeq Silumba 2025 yang dilaksanakan Pemprov Sulbar semakin dekat, dimana akan dimulai 21-26 Agustus 2025. Penyelenggara Sandeq Silumba 2025 mulai memberikan hak-hak kepada peserta. Hal ini, menjadi komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar dilakanakan secara profesional. Seperti, pemberian dana Rp 5.000.000 setiap peserta yang berjumlah […]

  • Gema Sulbar 2025 Raih Penghargaan KEN, Bukti Pariwisata Sulbar Makin Dikenal Nasional

    Gema Sulbar 2025 Raih Penghargaan KEN, Bukti Pariwisata Sulbar Makin Dikenal Nasional

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 302
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Pemprov Sulbar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata RI, sebagai bentuk penghargaan karena Gema Sulbar masuk Karisma Event Nusantara (KEN). Penyerahan diberikan Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kurleni Ukar kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di pembukaan Gema Sulbar di pantai Anjungan Manakarra, Minggu (21/9/2025) malam. Penghargaan yang diberikan oleh […]

  • Pemprov Sulbar Serahkan 1.000 Bendera untuk Warga Bala-Balakang

    Pemprov Sulbar Serahkan 1.000 Bendera untuk Warga Bala-Balakang

    • calendar_month Sen, 8 Agu 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 192
    • 0Komentar

    MAMUJU, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) secara simbolis menyerahkan 1000 bendera merah putih kepada Camat Bala-Balakang. Penyerahan bendera itu merupakan rangkaian dari Pencanangan program pembagian 10 juta bendera merah putih dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Kepala Kesbangpol Herdin Ismail mengatakan penyerahan bendera secara khusus diserahkan kepada camat Bala-Balakang. “Secara […]

  • Penolakan Massif, Permendagri 60/2018 Bakal Ditinjau Ulang

    Penolakan Massif, Permendagri 60/2018 Bakal Ditinjau Ulang

    • calendar_month Sel, 22 Jan 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 999
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com PASANGKAYU— Lahirnya Permendagri nomor 60 tahun 2018 tentang penetapan tapal antara Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kekisruhan di perbatasan kedua wilayah itu. Masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar dengan tegas menolak Permendagri itu. Bagaimana tidak, Permendagri 60/2018 ini membuat sebagian wilayah Pasangkayu menjadi milik Kabupaten Donggala Sulteng. Karena massifnya penolakan, Kemendagri bakal […]

expand_less