Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Presiden Tekankan Pentingnya Sektor UMKM

    Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Presiden Tekankan Pentingnya Sektor UMKM

    • calendar_month Jum, 8 Mar 2024
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 191
    • 0Komentar

    EKSPOS SULBAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka BRI Microfinance Outlook 2024, di Menara BRILiaN, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. UMKM yang berjumlah kurang lebih 65 juta berkontribusi sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap […]

  • Dua Pahlawan Lingkungan Jabar Dapat Kalpataru

    Dua Pahlawan Lingkungan Jabar Dapat Kalpataru

    • calendar_month Sen, 5 Jun 2023
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 104
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Dua pahlawan lingkungan dari Jawa Barat mendapatkan anugerah Kalpataru 2023 dari Pemerintah Pusat bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Senin (5/6/2023).  Dua pahlawan lingkungan yang mendapat anugerah Kalpataru 2023 yakni Asep Hidayat Mustopa. Asep mendapatkan penghargaan kategori Perintis Lingkungan dengan kiprahnya melestarikan tanaman henjeli atau coix lasyma-joby di Sukabumi. Kemudin H. Awam […]

  • Kominfo Sulbar Siap Dukung Sukses Program Pastipadu Lewat Integrasi Data Digital, Publikasi dan Penyediaan Akses Internet

    Kominfo Sulbar Siap Dukung Sukses Program Pastipadu Lewat Integrasi Data Digital, Publikasi dan Penyediaan Akses Internet

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 165
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem Terpadu (Pastipadu) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, di ruang rapat Wakil Gubernur, Rabu, 3 September 2025. Dalam kesempatan itu, Ridwan menegaskan komitmen […]

  • Tanggap Darurat Serangan Ulat Grayak, DTPHP Sulbar Laksanakan Gerdal OPT pada Lahan Bawang Merah di Polman

    Tanggap Darurat Serangan Ulat Grayak, DTPHP Sulbar Laksanakan Gerdal OPT pada Lahan Bawang Merah di Polman

    • calendar_month Sel, 14 Apr 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 73
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Ulat Grayak (Spodoptera) pada lahan pertanaman bawang merah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Senin (13/04/2026). Kegiatan ini dilaksanakan pada tiga kelompok […]

  • UPTD PSDA

    UPTD PSDA Perbaiki Pintu Penguras Bendung di Daerah Irigasi Tobadak

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 159
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mateng — UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan perbaikan pintu penguras bendung di Daerah Irigasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Berlangsung Rabu-Kamis 24-25 September 2025. Perbaikan dilakukan bersama petugas lapangan dan masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi dalam menjaga infrastruktur irigasi. Langkah […]

  • Komisi VIII Raker Bersama Mensos Membahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja

    Komisi VIII Raker Bersama Mensos Membahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja

    • calendar_month Jum, 7 Feb 2025
    • account_circle Chamar
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Jakarta, ekspossulbar.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Sosial RI mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.326.795.000.000. Dengan adanya efisiensi ini, pagu anggaran Kementerian Sosial RI yang semula Rp79.588.005.512.000 menjadi Rp78.261.210.512.000. “Kami meminta Mensos segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk […]

expand_less