Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Pasangkayu Harap Desa Maksimalkan Pemberdayaan

    Pemkab Pasangkayu Harap Desa Maksimalkan Pemberdayaan

    • calendar_month Rab, 20 Mar 2019
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 406
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com,PASANGKAYU— Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pasangkayu menggelar rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2018 dan persiapan penyusunan RKPDesa tahun 2020, Rabu 20 Maret. Kegiatan yang berlangsung di ruang pola kantor bupati Pasangkayu ini, dihadiri langsung oleh Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Muhammad Saal, Sekkab Pasangkayu Firman, para asisten, […]

  • Nelayan Cirebon “Curhat” Kelangkaan Solar Kepada Jokowi dan Ridwan Kamil

    Nelayan Cirebon “Curhat” Kelangkaan Solar Kepada Jokowi dan Ridwan Kamil

    • calendar_month Rab, 13 Apr 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 196
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIREBON – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja beraudiensi dengan nelayan, di Pasar Ikan Selo Pengantin Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/4/2022). Kang Emil –sapaan karib Ridwan Kamil mengungkapkan, dua topik permasalahan yang menjadi curahan hati (curhat) nelayan, yakni terkait pendangkalan sungai tempat dilabuhkannya kapal-kapal […]

  • Kafilah Sulbar Kembali ke Daerah Usai Ikuti STQH XXVIII Kendari

    Kafilah Sulbar Kembali ke Daerah Usai Ikuti STQH XXVIII Kendari

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 166
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Kendari — Seusai mengikuti seluruh rangkaian babak penyisihan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) XXVIII di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kafilah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi bertolak menuju daerah asal, Sabtu (18/10/2025). Kepulangan para kafilah dan rombongan difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar melalui Bandara Haluoleo Kendari menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. […]

  • Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi

    Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi

    • calendar_month Sel, 13 Des 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 104
    • 0Komentar

    jakarta, EKSPOSSULBAR.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di tanah air, Jumat 9 Desember 2022, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dengan diresmikan Papua Barat Daya ini, Indonesia kini memiliki 38 provinsi. “Dengan rahmat Tuhan Yang […]

  • Perkuat Pendampingan di Lokus Pasti Padu, Dinkes Sulbar Dorong Optimalisasi Lokakarya Mini Puskesmas Tampapadang

    Perkuat Pendampingan di Lokus Pasti Padu, Dinkes Sulbar Dorong Optimalisasi Lokakarya Mini Puskesmas Tampapadang

    • calendar_month Kam, 11 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 146
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Upaya percepatan penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar di Sulawesi Barat terus diperkuat melalui pendampingan intensif di lokus Pasti Padu. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Lokakarya Mini Program secara rutin di Puskesmas. Hal ini merupakan wujud implementasi Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas Gubernur Suhardi Duka […]

  • Kadis PUPR Pasangkayu Peluang Diseret ke Sidang Kode Etik

    Kadis PUPR Pasangkayu Peluang Diseret ke Sidang Kode Etik

    • calendar_month Kam, 22 Sep 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Pasangkayu,EKSPOSSULBAR.CO.ID– Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pasangkayu, Andi Baso, angkat bicara terkait polemik statmen Kadis PUPR Budiyansa ingin masuk kancah politik, yang dimuat sejumlah media massa. Andi Baso menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mengkaji secara teliti tentang dugaan pelanggaran kode etik terkait statmen tersebut. Pihaknyapun bakal melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara […]

expand_less