Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Jum, 25 Mar 2022

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.

 

Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/3/2022).

 

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak melakukan birokrasi 3.0, bahkan sudah masuk  birokrasi 4.0 secara komprehensif,” kata Ridwan Kamil.

 

Menurutnya pencapaian tersebut bisa terlihat salah satunya dari prestasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat yang dijadikan percontohan untuk nasional.

 

“SIPD Jabar kan dijadikan model se-Nasional, kami tentu bangga, dan ini juga sebagai gestur bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang mau dan terus berinovasi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.

 

Ia juga mengungkapkan tindakan yang diambil oleh Pemda  Provinsi Jabar dalam penyelesaian krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

 

Menurutnya, Jabar yang pertama memakai  Telemedicine. Telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

 

“Jadi obat kita beli, pasien pesan (obat) memakai aplikasi, lalu kita kirim ke rumah-rumah,” kata Emil.

 

Ridwan Kamil juga berharap kolaborasi antara Pemda Provinsi Jabar dan BPK  Perwakilan Provinsi Jabar dalam memonitor krisis pangan nasional yang fluktuatif seiring situasi global tak kondusif terkait dampak perang yang terjadi.

 

“Kami juga supaya dibantu, kalau BPK mempunyai info mengenai incoming crisis agar kita bisa kolaborasi,” ujarnya.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Hukum Setda Sulbar Terima Kunjungan Konsultasi DPRD Mamasa

    Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro Hukum Setda Sulbar Terima Kunjungan Konsultasi DPRD Mamasa

    • calendar_month Ming, 26 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 63
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan konsultasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Kamis (23/7/2026). Kunjungan ini dalam rangka pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar dan dihadiri oleh Ketua DPRD […]

  • Sekretariat DPRD Sulbar Mantapkan Agenda Pendampingan Reses Anggota Dewan

    Sekretariat DPRD Sulbar Mantapkan Agenda Pendampingan Reses Anggota Dewan

    • calendar_month Sen, 15 Sep 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 289
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat kerja membahas pendampingan reses anggota DPRD serta persiapan pelaksanaan hearing dialog. Rapat berlangsung di ruang rapat komisi Sekretariat DPRD Sulbar, dipimpin langsung Sekwan Arianto, didampingi Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Irma Trisnawati serta staf pelaksana lingkup Sekretariat DPRD Sulbar, Senin, 15 September 2025. Sejalan dengan […]

  • Gubernur Sulbar Luncurkan Program Tagana Masuk Sekolah, Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Sejak Dini

    Gubernur Sulbar Luncurkan Program Tagana Masuk Sekolah, Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Sejak Dini

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 217
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) secara resmi membuka kegiatan pembekalan instruktur program Tagana Masuk Sekolah (TMS), yang bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan edukasi kebencanaan sejak usia dini. Selasa, 22 Juli 2025. Menurut Gubernur Suhardi Duka, wilayah Sulbar memiliki potensi risiko bencana yang tinggi, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif. Kegiatan yang dilaksanakan […]

  • Hetifah Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis

    Hetifah Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis

    • calendar_month Sab, 31 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 225
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban pendidikan dasar diberikan “tanpa memungut biaya” sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 ini, menurut Hetifah, memperkuat jaminan konstitusional […]

  • Jalankan Arahan Gubernur, BPBD Sulbar Perkuat Tata Kelola Kebencanaan melalui Aplikasi SILINCAH

    Jalankan Arahan Gubernur, BPBD Sulbar Perkuat Tata Kelola Kebencanaan melalui Aplikasi SILINCAH

    • calendar_month Sel, 28 Jul 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 51
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital, khususnya pada sektor penanggulangan bencana. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Layanan Informasi Bencana Daerah (SILINCAH) yang dilaksanakan […]

  • Ridwan Kamil: Pemda Cari Cara Jaga Harga dan Stok Kebutuhan Pokok

    Ridwan Kamil: Pemda Cari Cara Jaga Harga dan Stok Kebutuhan Pokok

    • calendar_month Jum, 18 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 489
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Semuanya dalam rangka menjaga ketahanan pangan.   Jika diperlukan caranya melalui Operasi Pasar (OP). Namun, lanjut Kang Emil, operasi pasar tidak didesain untuk selamanya karena dibatasi oleh stok […]

expand_less