Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ragam » Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

  • account_circle
  • calendar_month Sab, 1 Jul 2023
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Manajemen kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan dijadikan percontohan nasional khususnya dalam pendanaan obligasi daerah.

Hal ini terungkap usai pertemuan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (3/7/2023).

Ditemui usai pertemuan, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, manajemen keuangan Pemda Provinsi Jabar dianggap sangat baik sehingga mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional maupun sukuk.

“Jabar dianggap manajemen keuangannya sangat baik maka akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional atau syariah yaitu sukuk,” katanya.

Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — menuturkan, pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan.

Untuk itu Jabar telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dana umat, pinjaman daerah, dana CSR, dan KPBU.

“Kalau hanya mengandalkan APBD saja waktunya terlalu panjang maka harus ada inovasi mempercepat itu khususnya untuk infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal maka dia akan mengakselerasi ekonomi-ekonomi yang menjadi fasilitasi dari infrastruktur itu,” jelasnya

Ia menyebut Jabar membutuhkan dana sebesar Rp800 triliun untuk mengejar mimpi infrastuktur yang sangat paripurna. Sedangkan dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur hanya sanggup Rp50 triliun.

“Kebutuhan pembangunan Jabar itu Rp800 triliun, dalam 5 tahun infrastruktur kita hanya sanggup Rp 50 triliun. Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paripurna,” tuturnya.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Desa antikorupsi

    Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Sulbar Siap Dukung Pelaksanaan Monitoring dan Uji Petik Desa Antikorupsi oleh KPK RI

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Dhamar
    • visibility 221
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Mamuju — Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Sulbar menghadiri rapat koordinasi (rakor) persiapan monitoring dan uji petik perluasan percontohan desa antikorupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat (Dit) Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Rakor serangkaian tindak lanjut hasil penilaian calon desa percontohan antikorupsi di enam kabupaten di Sulbar tahun 2025 itu […]

  • KPU Sulbar Tetapkan DCT, Ini Daftarnya

    KPU Sulbar Tetapkan DCT, Ini Daftarnya

    • calendar_month Sel, 25 Sep 2018
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 724
    • 0Komentar

    ekspossulbar.com, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2019, Sabtu (15/9/2018). Penetapan DCT mengalami penambahan menjadi 504 yang seblumnya DCS 503. Klik Partai untuk Melihat Hasil Pengumuman DCT DPRD Sulbar Pemilu 2019: 1. Partai PKB 2. Partai […]

  • Tindaklanjuti Penertiban Randis Pemprov Sulbar: 5 Masih Layak, 7 Rusak, 15 Masih ‘Lenyap’

    Tindaklanjuti Penertiban Randis Pemprov Sulbar: 5 Masih Layak, 7 Rusak, 15 Masih ‘Lenyap’

    • calendar_month Sen, 21 Apr 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 128
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Pemprov Sulbar terus menindaklanjuti upaya pengamanan dan penertiban kendaraan dinas (randis) milik perangkat daerah. Langkah ini dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, di ruang kerjanya, Senin 21 April 2025. Rapat tersebut membahas perkembangan pengembalian aset kendaraan dinas serta strategi pengelolaan aset yang tidak lagi layak […]

  • Pengurus KONI Polman Periode 2025-2029 Resmi Dilantik, Fokus pada Pembinaan Usia Dini dan Persiapan Porprov 2026

    Pengurus KONI Polman Periode 2025-2029 Resmi Dilantik, Fokus pada Pembinaan Usia Dini dan Persiapan Porprov 2026

    • calendar_month Ming, 15 Feb 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 288
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, POLMAN – Jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, periode 2025-2029 resmi dikukuhkan pada Minggu (15/2/2026). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Bupati Polman ini mengusung tema besar: “Bersatu, Berprestasi, dan Akuntabel Menuju Polman Lebih Baik.” Ketua KONI Sulbar, Samsul Samad, hadir langsung untuk melantik […]

  • Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    Catatan Hukum Agraria : Status Qou Kawasan Hutan

    • calendar_month Sab, 5 Mar 2022
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Oleh : Firmansyah (Praktisi Hukum Agraria) Berselewaran informasi prihal keluarnya KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR:SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. Pencabutan konsesi Kawasan Hutan di tujukan pada salah satu anak perusahaan Astra group yang berada di Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Betapa tidak informasi tersebut dapat di anggap sebagai bagian dari agenda Pemerintah […]

  • Negara Dalam Cengkeraman Kekuasaan Prabowo

    Negara Dalam Cengkeraman Kekuasaan Prabowo

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Oleh: Hasri Jack (Praktisi Hukum) DALAM negara hukum, kekuasaan bukanlah tameng. Ia justru objek yang harus diawasi, dibatasi, dan jika menyimpang diadili. Apa yang sedang terjadi hari ini menunjukkan satu gejala berbahaya: kekuasaan berjalan tanpa kendali, tanpa transparansi, dan tanpa akuntabilitas yang memadai. Program-program negara digelontorkan dengan anggaran besar, tetapi mekanisme pengawasan dilemahkan, proses pengadaan […]

expand_less