Pj Gubernur Dinilai Berpihak dalam Polemik Musda Gerakan Pramuka Sulbar

ESKPOS SULBAR – Musyawarah Daerah (Musda) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat yang berlangsung di Polewali Mandar, Sabtu kemarin banyak menuai kritik. Dinilai tak memiliki kekuatan hukum sebab Musda sebelumnya telah selesai di Kabupaten Mamasa pada bulan Mei, lalu.

Hasil Musda di Mamasa menetapkan St. Suraidah Suhardi sebagai nahkoda Kwarda Pramuka Sulbar. Sementara di Polman menetapkan Andi Masri Masdar yang langsung mendapat penolakan.

Penolakan salah satunya datang dari Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka kabupaten Majene melalui Sekretaris Pramuka Majene, Muhammad Saleh yang menilai Musda lanjutan di Polman adalah gerakan dengan melibatkan Andi Ibrahim Masdar untuk tidak menerima hasil Musda di Mamasa.

BACA JUGA:  Menghitung Hari Dimulai Sandeq Silumba 2025, Semua Hak-hak Passandeq Disalurkan

“Andi Ibrahim Masdar, telah mengenyampingkan kode kehormatan pramuka dan tidak berjiwa patriot, dengan tidak menerima hasil Musda di Mamasa. Kami juga menilai, bahwa beliau berupaya membangun dinasti dalam gerakan pramuka di Sulbar,” tegas Saleh dalam rilis resminya, Minggu (10/09/2023).