Dalam rapat tersebut, Ketua Bapemperda menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi Kemendagri untuk memastikan pengelolaan BMD dan jaringan utilitas sudah sesuai dengan hasil Fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dinilai penting untuk menyelaraskan dan menyempurnakan kedua ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Selain itu, agenda monitoring dan evaluasi terhadap perda dan ranperda yang telah disepakati dalam program pembentukan perda tahun 2025 juga menjadi perhatian utama. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesiapan naskah akademik dan ranperda yang akan dibahas .
Rapat ini juga diisi dengan diskusi mendalam bersama OPD terkait untuk mendapatkan masukan teknis dan perspektif praktis terhadap 15 Ranperda yang akan dibahas pada program pembentukan perda tahun 2025. (Adv/*)
