EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA — Kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), bersama para bupati se-Sulbar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu, 7 Mei 2025, membuahkan hasil positif.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, didampingi Wakil Menteri Victor Gustaaf Manoppo, serta para pejabat eselon I KKP, memberikan tanggapan langsung dan komprehensif terhadap sejumlah usulan strategis dari daerah.
Menanggapi aspirasi revitalisasi tambak rakyat yang disampaikan oleh Bupati Mamuju dan kepala daerah lainnya, Menteri Trenggono menyatakan kesiapan KKP untuk memfasilitasi investasi melalui skema kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).
“Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, investasi hingga Rp200 miliar bisa digelontorkan,” ujar Menteri Trenggono.
Selain ADB, KKP juga membuka peluang pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) guna memperkuat sektor kelautan dan perikanan Sulbar yang memiliki garis pantai panjang dan potensi besar.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga merespons keluhan nelayan terkait sistem Vessel Monitoring System (VMS). Ia menegaskan bahwa VMS bukanlah beban biaya bagi nelayan, melainkan alat pengawasan armada perikanan.
“VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut biaya untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran lengkap pejabat eselon I KKP, yakni:
- Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. – Dirjen Perikanan Budidaya
- Dr. Muhammad Zaini, M.Sc. – Dirjen Perikanan Tangkap
- Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M. – Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (merangkap Wakil Menteri KKP)
- Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. – Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Artati Widiarti, M.Sc. – Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Pertemuan ini memperkuat sinyal bahwa sektor kelautan akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Sulawesi Barat ke depan.
Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi respon KKP dan menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi biru.
“Kami tidak hanya menyampaikan harapan, tapi juga kesiapan. Lahan tambak sudah tersedia, dan komitmen para bupati se-Sulbar sangat solid. Kami ingin bergerak bersama pemerintah pusat,” tutupnya. (rls/*)
