Ia menambahkan, ke depan seluruh tata kelola ASN dan non-ASN di Pemprov Sulbar harus dibenahi agar tidak terjadi penumpukan yang justru membingungkan dalam penataan birokrasi.
“Stok tenaga yang ada diselesaikan dulu. Kecuali hal-hal yang sifatnya khusus, itu pun harus melalui pelaporan dan perencanaan yang terintegrasi dengan rencana besar Pemprov. Tidak boleh OPD jalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Senada dengan itu, Plh Sekprov Herdin Ismail meminta BKD Sulbar segera menyerahkan data tenaga honorer yang valid dan memastikan tidak ada tambahan titipan.
“Besok kita minta data riil diserahkan ke pimpinan. Dan harus dipastikan tidak ada titipan, sesuai arahan Wagub,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua AHN Sulbar, Fadli, mengucapkan terima kasih atas sambutan baik Wagub dan jajarannya dalam audiensi tersebut.
“Pak Wagub sangat responsif terhadap aspirasi kami. Beliau memahami dan mendukung agar kami yang sudah lama mengabdi dapat diakomodasi dalam pengangkatan,” ungkap Fadli.
Ia berharap BKD dan seluruh perangkat yang menangani proses kepegawaian dapat bekerja maksimal demi kejelasan nasib honorer, khususnya K2.
“Kami berharap jika ada afirmasi atau kebijakan prioritas, maka K2 yang telah puluhan tahun mengabdi dapat diangkat sebagai ASN, minimal dalam status paruh waktu,” pungkasnya. (rls/*)
