100 Hari Kerja SDK-JSM, Halim: Lompatan Besar dengan Segudang Terobosan

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim.

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Seratus hari kerja Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim S Mengga (JSM) mendapat apresiasi tinggi dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

DPRD menilai, kepemimpinan SDK-JSM telah menunjukkan langkah luar biasa dan membawa segudang terobosan.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XI di Masjid Suhada, Mamuju, pada Sabtu, 31 Mei 2025.

“Sebagai pimpinan DPRD, saya melihat 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar telah menunjukkan langkah-langkah yang luar biasa. Meski dengan keterbatasan anggaran, mereka mampu melakukan efisiensi dan membuka jaringan ke kementerian pusat,” ujar Halim.

BACA JUGA:  Modus Baru Penyelundupan Sabu di Sulbar, Disembunyikan dalam Kemasan Deodoran

Halim menambahkan bahwa SDK-JSM aktif menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian, serta melibatkan para bupati se-Sulawesi Barat dalam upaya memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat. Contohnya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sulbar tahun ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp200 miliar. Itu belum termasuk dari kementerian lainnya,” katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan pembagian alokasi anggaran sebesar Rp50 miliar untuk setiap kabupaten sebagai langkah yang sangat tepat.

BACA JUGA:  Wakil Ketua DPRD Sulbar Hadiri Rapat Forkopimda Bahas Penanganan Premanisme

“Anggaran yang disalurkan ke kabupaten bisa menjadi indikator pembangunan. Usulan daerah dapat langsung terakomodasi. Ini merupakan langkah maju yang mempererat komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Kami mengapresiasi, SDK dan JSM langsung bergerak cepat,” tegas Halim.

Dalam 100 hari masa kerjanya, SDK-JSM telah meluncurkan sejumlah program strategis, di antaranya:

  1. Suntikan anggaran 100 persen untuk BPJS Kesehatan, memastikan masyarakat tidak lagi ditolak di Puskesmas atau rumah sakit.
  2. Program 1.000 beasiswa bagi mahasiswa dan ASN.
  3. Bantuan bagi 14.000 nelayan.
  4. Tunjangan tambahan untuk kepala desa dan perangkat desa.
  5. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur lintas sektor.
BACA JUGA:  DPRD Sulbar Setujui Revisi Struktur OPD, Pembentukan Dinas Peternakan Dibatalkan

Menurut Halim, berbagai terobosan tersebut memberikan harapan baru bagi kemajuan pembangunan di Sulawesi Barat. (*)