Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Hetifah Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis

Hetifah Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis

  • account_circle Ekspos Sulbar
  • calendar_month Sab, 31 Mei 2025

EKSPOSSULBAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban pendidikan dasar diberikan “tanpa memungut biaya” sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 ini, menurut Hetifah, memperkuat jaminan konstitusional atas hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar yang adil dan merata.

“Putusan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan dasar tanpa hambatan biaya,” ujar Hetifah melalui siaran pers yang diterima Parlementaria, Kamis (29/5/2025).

Namun, ia menyoroti tiga tantangan utama dalam pelaksanaannya: pembiayaan sekolah swasta, keterbatasan anggaran pemerintah, serta menjaga otonomi dan kualitas lembaga pendidikan swasta.

“Sekolah swasta memang mendapat bantuan seperti BOS, tetapi nilainya sering kali belum mencukupi untuk menutup kebutuhan operasional. Maka alokasi BOS perlu ditingkatkan, dan dukungan APBD juga harus diperkuat,” jelasnya.

Hetifah menekankan pentingnya optimalisasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD agar digunakan secara tepat sasaran. Ia juga mewanti-wanti bahwa ketergantungan berlebihan sekolah swasta pada negara bisa berisiko mengurangi inovasi dan independensi mereka.

Sebagai solusi, ia mengusulkan reformasi alokasi dana pendidikan melalui skema subsidi penuh untuk sekolah swasta berbiaya rendah, sementara sekolah swasta premium tetap diperbolehkan memungut biaya tambahan dengan pengawasan ketat.

  • Penulis: Ekspos Sulbar

Rekomendasi Untuk Anda

  • Delapan Poin Alasan SDK Koreksi APBD 2025, Perkuat Pemerintahan Desa dan Rasionalkan Target PAD

    Delapan Poin Alasan SDK Koreksi APBD 2025, Perkuat Pemerintahan Desa dan Rasionalkan Target PAD

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 278
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) menekankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sejalan dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilakukan perubahan Anggaran. Pernyataan itu disampaikan Gubernur, Suhardi Duka saat ditemui usai penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ke DPRD […]

  • Dishub Rutin Atur Lalu Lintas di Depan Kantor Gubernur Sulbar, Komitmen Jaga Kestabilan Mobilitas di Pusat Pemerintahan

    Dishub Rutin Atur Lalu Lintas di Depan Kantor Gubernur Sulbar, Komitmen Jaga Kestabilan Mobilitas di Pusat Pemerintahan

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 178
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan pengaturan lalu lintas rutin di sekitar Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis pagi, 9 Oktober 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi potensi kemacetan, terutama di jam sibuk. Sejak beberapa bulan terakhir, Dishub Sulbar telah menetapkan pengaturan lalu lintas […]

  • Dinas Pangan Sulbar Pantau Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Pasar Baru Mamuju

    Dinas Pangan Sulbar Pantau Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Pasar Baru Mamuju

    • calendar_month Kam, 20 Agu 2026
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 138
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan kondisi pangan di Pasar Baru Mamuju, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, perkembangan harga, serta kondisi pangan di pasar tetap aman dan terkendali sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah. Pemantauan tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur […]

  • Wagub Sulbar Terima Audiensi PC PMII Mamasa, Bahas Strategi Pengembangan Pariwisata

    Wagub Sulbar Terima Audiensi PC PMII Mamasa, Bahas Strategi Pengembangan Pariwisata

    • calendar_month Kam, 29 Mei 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 223
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menerima audiensi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamasa, di ruang kerjanya lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (28/5/2025). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, turut didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulbar. Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini menyampaikan apresiasi […]

  • Gubernur Sulbar Berharap Yamani Fest 2025 Jadi Momentum Peningkatan Eksistensi Pesantren

    Gubernur Sulbar Berharap Yamani Fest 2025 Jadi Momentum Peningkatan Eksistensi Pesantren

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 210
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, Polman — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), secara resmi membuka pelaksanaan Yamani Fest 2025 yang digelar oleh Alumni Pondok Pesantren Hasan Yamani, Kamis (23/10/2025) di Aula Gedung Gadis, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan bedug oleh Gubernur SDK sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian acara Yamani Fest. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi […]

  • WTP ke-11 untuk Sulbar, BPK Apresiasi, Wagub Ingatkan Masih Ada Catatan

    WTP ke-11 untuk Sulbar, BPK Apresiasi, Wagub Ingatkan Masih Ada Catatan

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Ekspos Sulbar
    • visibility 236
    • 0Komentar

    EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2014, mencerminkan konsistensi dan komitmen Pemprov dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pencapaian tersebut disampaikan dalam rapat […]

expand_less