Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Syarifuddin. Ia menyoroti kurangnya sosialisasi Perda, yang menyebabkan masyarakat salah dalam mengembangkan komoditas, seperti kasus penanaman kelapa sawit di Polewali Mandar (Polman).
“Perda sudah melarang penanaman sawit di wilayah tertentu karena kondisi geografisnya tidak sesuai. Tapi masyarakat tetap menanam karena kurangnya informasi. Ini bisa berdampak serius, seperti kekeringan,” jelas Syarifuddin.
Ia menegaskan, dua hal menjadi fokus dalam rapat tersebut: pemetaan kawasan hutan harus diperjelas, dan sosialisasi perda harus lebih dimaksimalkan. (*)
