Mamasa dan Polman Jadi Percontohan Koperasi Merah Putih, Launching Serentak Seluruh Indonesia 19 Juli

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sulbar, Andi Bau Akram Dai.

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Peluncuran Koperasi Merah Putih akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 19 Juli 2025. Di Sulawesi Barat (Sulbar), pemerintah provinsi telah menyiapkan dua lokasi sebagai model percontohan, yakni Kecamatan Nosu di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.

“Dua tempat itu akan menjadi mock-up-nya,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Sulbar, Andi Bau Akram Dai, Selasa (8/7/2025).

Di Sulbar sendiri, sebanyak 648 koperasi Merah Putih telah terbentuk dan tersebar di enam kabupaten. Seluruh proses pembentukan koperasi, termasuk akta notaris, telah rampung 100 persen.

BACA JUGA:  Dirlantas Polda Sulbar Hadiri Rakernis di Jakarta, Tegaskan Komitmen Wujudkan Astacita demi Keselamatan Masyarakat

“Kita berada di urutan pertama secara nasional. Sekarang tinggal menunggu peluncuran resmi pada tanggal 19,” tambahnya.

Menurutnya, pencapaian ini tidak lepas dari dukungan penuh pimpinan daerah, khususnya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM). Keduanya dinilai memberikan perhatian luar biasa sehingga seluruh proses bisa diselesaikan tepat waktu.

BACA JUGA:  Polda Sulbar Ikuti Upacara Virtual Pemuliaan Nilai Luhur Tribrata Sambut Hari Bhayangkara ke-79

Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Kita dari jauh-jauh hari sudah siap baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten yang dianggap sangat kooperatif dalam menyukseskan pembentukan koperasi ini.

BACA JUGA:  Seleksi Sekprov Sulbar: Gubernur Suhardi Duka Beberkan Progres dan Jumlah Peserta

Ia menambahkan, para pengurus koperasi nantinya akan mendapat pelatihan dari kementerian terkait untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola koperasi secara profesional.

Program ini akan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar berjalan secara akuntabel dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (rls/*)